REMBANG — Sejumlah partai politik (parpol) di Rembang belum ada yang menentukan arah koalisi pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun ini.
Alasannya, butuh rembukan hingga menunggu rekomendasi pusat.
Berdasarkan perolehan suara dalam pemilihan legislatif (pileg) beberapa waktu lalu, diketahui terdapat beberapa partai politik (parpol) yang terlihat mendominasi.
Hanya saja baik perolehan suara maupun kursi belum bisa memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon (paslon) bupati maupun wakil bupati sendiri.
Sebab, masih belum memenuhi ketentuan, dimana minimal parpol harus memperoleh 20 persen dari total kursi yang ada di DPRD atau 25 persen suara sah.
Berdasarkan hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten beberapa waktu lalu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tampil sebagai pemenang dengan total perolehan 84.889, urutan kedua diduduki Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memperoleh 76.802, disusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mendapatkan 50.672, Demokrat 49.486, dan Nasdem 46.047.
Melihat perolehan tersebut diprediksi PPP dan PKB mendapatkan kursi terbanyak dengan total delapan kursi.
Kemudian PDIP, Demokrat dan Nasdem masing-masing tujuh kursi, Hanura lima kursi serta Gerindra, Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) masing-masing satu kursi.
Setelah Pileg, beberapa parpol tampaknya sudah menunjukkan kesiapan menghadapi Pilkada yang rencana dilaksanakan November mendatang.
Salah satunya datang dari PPP. Ketua DPC PPP Rembang Zaimul Umam menargetkan kursi bupati pada Pilkada mendatang. ”Karena kami masih unggul suara, tentu kami akan mengajukan kader-kader PPP yang terbaik,” ujarnya.
Umam mengaku, sudah memiliki beberapa nama yang dianggap mumpuni untuk memimpin Rembang.
Diantaranya Ketua DPW PPP Abdul Aziz, Ketua WPP Raudhatul Jannah, Ketua Tim Penggerak PKK Rembang Hasiroh, dan Sekretaris DPC PPP Rosyid Ubab Maimoen.
Baca Juga: Sejumlah Pedagang di Pasar Kreatif Lasem Rembang Terpaksa Tutup Kios, Ini Penyebabnya
Hanya saja, untuk sementara pihaknya belum melaksanakan persiapan secara mendalam untuk Pilkada.
”Karena kebetulan ini menjadi domain Dewan Pimpinan Pusat,” katanya.
Selain PPP, Demokrat juga telah menunjukkan ketertarikan untuk menduduki kursi Bupati Rembang.
Diberitakan Jawa Pos Radar Kudus sebelumnya, Ketua DPC Demokrat Rembang Harno merespons positif ketika namanya disebut-sebut sebagai kandidat calon bupati. Ia mengaku siap apabila diminta untuk maju dalam Pilkada.
Partai-partai yang ada di DPRD Rembang memang belum memenuhi persyaratan batas peroleghan kursi maupun suara untuk bisa mengusung paslon sendiri.
Sehingga mereka harus melakukan koalisi.
Namun, untuk sementara arah pasti kerja sama antar parpol masih belum tampak.
Salah satu alasannya masih menunggu perintah dari jajaran pengurus tingkat pusat.
Seperti yang di sampaikan Ketua DPD Golkar Rembang Anjar Krisniawan.
Dia bilang, dalam menghadapi Pilkada, Golkar masih perlu berkoordinasi di tingkat kabupaten.
Setelah itu, barulah disinkronkan dengan rekomendasi DPP.
”Nanti kami sinergikan antara pendapat di kabupaten, teman-teman yang sudah berjuang kami tetap minta saran dan masukan. Nanti kami sinkronkan dengan DPP,” katanya. (vah/ali)
Editor : Abdul Rokhim