REMBANG - Keuangan daerah Pemkab Rembang sedang digoyang isu kekosongan kas baru-baru ini.
Pasalnya, ada keluhan penyedia jasa yang belum dipenuhi haknya.
Bahkan, ada juga kabar soal pembayaran sejumlah proyek yang ditunda untuk sementara waktu.
Informasi yang diterima Jawa Pos Radar Kudus dari salah satu penyedia jasa, ia mengeluhkan sulitnya pencairan dana tersebut.
Kata sumber yang enggan disebut namanya tersebut, kesulitan pencairan itu merupakan pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Unum (DAU) murni.
Karena kas daerah yang diduga kosong, kata dia, maka pembayaran pun terpaksa ditunda sementara waktu.
"Teman-teman yang pekerjaannya sumber DAU murni yang sudah selesai tinggal pengajuan pembayaran belum bisa terbayar. Antre nunggu sisa dananya," jelasnya.
Tak hanya itu, ia juga mengaku belum mendapatkan informasi pasti terkait kapan anggaran tersebut bisa terbayarkan.
Dia hanya mendapatkan kabar pencairan bisa dilaksanakan tahun depan.
Meski demikian, menurutnya info tersebut belum terkonfirmasi secara pasti.
Jika akan dicairkan pada tahun depan, dia berharap pembayaran bisa diselesaikan maksimal pada bulan Maret.
"Cuma kepastian belum dapat konfirmasi. Teman-teman (penyedia jasa, Red) mungkin ada yang legowo ada yang tidak. Yang legowo, kalau misalnya dibayar tahun depan, diusahakan di bulan Maret," jelasnya.
Ia sendiri mengaku memiliki total sekitar Rp 80 juta lebih yang harus dicairkan.
Jumlah tersebut terdiri dari beberapa paket jasa.
Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang Puji Santoso membenarkan tentang kabar kendala pencairan anggaran tersebut.
Namun, pihaknya belum bisa menjelaskan secara detail.
"Betul, kemungkinan kas Daerah sedang kosong. Ini yang paham dibagikan keuangan. Coba konfirmasi di BPPKAD," jelasnya.
Disinggung soal progres serapan anggaran, Puji mengaku belum mendapatkan informasi secara detail terkait hal tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang Fahrudin membantah jika saat ini kondisi kas daerah tengah kosong.
Pihaknya juga menepis soal informasi tentang kendala pembayaran.
Dia mengklaim, Pemkab sudah berhitung dengan cermat.
Kasda tidak kosong dan tidak ada kendala dalam proses pembayaran. Dalam akhir tahun semua hitung dengan cermat," katanya saat dihubungi Jawa Pos Radar Kudus pada Jumat (22/12).
Soal informasi penundaan pembayaran, Fahrudin menyebut bahwa saat ini maaih belum memasuki akhir tahun anggaran.
Sehingga, belum Pemkab belum bisa menyimpulkan apakah ada penundaan pembayaran atau tidak.
"Kan belum akhir tahun, belum bisa kami simpulkan penundaan," imbuhnya. (vah/ali/khim)
Editor : Abdul Rokhim