REMBANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang belum mampu memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ribuan tenaga Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer.
Opsi saat ini, mereka diharapkan bisa ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri.
Baca Juga: Bupati Rembang Ajak Karyawan BUMN Kenakan Batik Lasem, Ini Tujuannya
Baca Juga: Duh! Harga Bawang Jeblok, Dinas Pertanian Rembang Bantu Petani dengan Ikut Jualan Bawang
Sebelumnya, jika melihat hasil pendataan pada 2022 lalu, di Kabupaten Rembang terdapat sekitar tiga ribu tenaga Non ASN.
Sampai saat ini, Pemkab belum bisa memberikan fasilitas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan karena ketidakcukupan anggaran.
Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Rembang Teguh Maryadi menyampaikan, hingga kini pihaknya belum memiliki data pasti terkait jumlah tenaga non ASN yang belum ikut BPJS Ketenagakerjaan.
Meski demikian, pihaknya telah mengundang 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk menyosialisasikan optimalisasi pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan.
Baca Juga: Duh!! Karyawan Pabrik di Rembang Diduga Dilecehken Pekerja Asing asal China, Begini Modusnya
Baca Juga: Miris!! Karyawan Pabrik di Rembang Diduga Dilecehkan Pekerja Asing : Raba Tangan hingga Bagian Dada
Jika melihat data secara umum, kata Teguh, tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang tergolong rendah.
Beberapa sektor usaha seperti pertanian, pertambangan, pengolahan, konstruksi, dan transportasi masih di bawah 50 persen.
"Ini menjadi semangat kami mengoptimalkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.
Teguh melihat ada beberapa job desk tenaga Non ASN yang memiliki risiko. Seperti pekerja kebersihan yang sering beraktivitas di jalan.
Ia mengaku, sudah berkoordinasi dengan Pemkab terkait kepesertaan jaminan sosial.
Baca Juga: Soal Kondisi Defisit APBD Rembang 2023, Butuh Dua Pekan Rampungkan APBD Perubahan
Baca Juga: Realisasi Investasi di Rembang Capai Rp 423,3 M, Serapan Tenaga Kerja Naik Lima Ribu Orang
Hanya saja, untuk saat ini belum ada anggaran untuk mengcover kebutuhan tersebut.
"Kemampuan keuangan daerah belum maksimal," katanya.
Sehingga, pihaknya mendorong agar tenaga Non ASN bisa ikut kepesertaan secara mandiri.
Dengan membayar premi setiap bulan Rp 11 ribu.
Baca Juga: Miris! Semua Kegiatan OPD di Rembang Kena Refocusing, Ini Masalahnya
Baca Juga: Duh! Dua Ratus Sumber Air di Rembang Mulai Surut, Ini Penyebabnya
Untuk itu, kemarin ia mengajak diskusi OPD teknis agar bisa mensosialisasikan kepada tenaga non ASN di lingkungan masing-masing tentang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
"Jadi nanti kedepan, sudah ada kesepakatan menginformasikan kepada THL di wilayah kerja," katanya.
Pihaknya juga berencana menggelar sosialisasi langsung kepada tenaga Non ASN agar bisa memberikan pemahaman secara utuh. (vah/ali)
Editor : Abdul Rokhim