REMBANG – Bupati Abdul Hafidz mengklaim bahwa 82 persen masyarakat Rembang puas atas pelayanan pemerintah.
Hasil ini diperoleh secara objektif dari para akademisi, melalui 4.300 responden.
Baca Juga: Jalan Diaspal Setelah 15 Tahun Rusak, Warga Desa di Sluke Rembang Ini Gelar Syukuran
Baca Juga: Soal Misteri Uang Korpri Rembang Rp 1,1 Miliar : Iuran Anggota Tetap Jalan Tunggakan Jadi Urusan Pengurus Lama
Hafidz menyebutkan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) atas pelayanan Pemkab Rembang dengan persentase 82 persen puas atas pelayanan pemerintah, bukan kepentingan politik dan pemerintahan.
“Ini objektif, Ilmiah,” ujarnya.
Jika melihat hasil dari SKM ini, membuktikan jika beberapa program pembangunan yang sudah berjalan baik.
Mulai infrastruktur jalan, kesehatan hingga sektor pemberdayaan.
”Jalan di bangun, KTP lancar. Kesehatan juga hebat. UMKM juga jalan. Pengangguran kita sangat minim. Apa yang dipersoalkan?,” tandasnya.
Terkait kondisi APBD saat ini. Menurut Hafidz hal itu biasa.
Baca Juga: Gaji PPPK Rp 8 M Tak Kunjung Diganti Pusat Berimbas Pada Keuangan Daerah, Begini Kata Dewan dan Sekda Rembang
Baca Juga: APBD Rembang Defisit Rp 143 Miliar, DPRD dan TAPD Sepakat Bahas APBD Perubahan Awal September 2023
Sebab ketika pendapatan kurang, belanja harus dievaluasi. Supaya balance. Karena didesainnya seimbang.
“Ketika pendapatan kurang, belanja dievaluasi. Menyesuaikan keadaan keuangan. Ini kok sepertinya Rembang mau kiamat. Tidak bisa bangun. Nyatanya jalan kita bangun semua,” ujarnya.
Ia mencontohkan Jalan Clangapan Pamotan, Lasem-Jape, Jape-Banyurip, Tulung sampai Gayam. Kemudian Kalitengah sampai Dadapan. Pasar- Pulo sudah mulai. Kemudian disusul Sarang.
“Ini sudah ratusan miliar,” tegasnya.
Baca Juga: Duh! Kekeringan di Rembang Meluas, Stok Dropping Air di BPBD hanya Cukup untuk Satu Bulan
Baca Juga: Gudang Kayu Milik Mantan Bupati Rembang Moch Salim Kembali Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp5 Miliar
Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas YPPI Rembang (UYR), Syaiko Rosidi saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya menjadi tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan jumlah 4.300 responden.
Dengan sasaran 58 instansi mulai OPD, kecamatan, hingga puskesmas.
Menurutnya skala data cuma empat. Secara kumulatif subsidi silang. Ada yang bagus. Tetapi kalau dilihat per OPD beberapa yang grade C. Namun kalau di rata-rata bagus.
”Kalau di atas 80 sudah bagus. Rata-rata. SKM data setahun. Kita tidak bisa bilang naik atau turun. Kalau bagus dilinier polling data 3 tahun terakhir. Angka 90, belum tentu lebih baik 80, kalau 75 menjadi 80 naik. Tapi kalau 95 menjadi 90 turun,” bebernya. (noe/ali)
Editor : Abdul Rokhim