REMBANG - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah menyusun skenario terkait refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rembang Tahun 2023.
Rencananya, dana untuk kebutuhan makan minum (mamin) rapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bakal dipangkas.
Diberitakan sebelumnya, langkah refocusing ini ditempuh sebagai solusi atas ketidaksesuaian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada APBD tahun sebelumnya.
Baca Juga: Ini Dia Sosok Felisita Febirapaska Pembawa Baki saat Upacara HUT RI ke-78 di Alun-Alun Rembang
Baca Juga: Sempat Mangkrak, Perbaikan Jalan Pasar-Pulo Rembang Kembali Digenjot, Begini Progresnya
Atas ketidaksuaian itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 mengalami defisit.
Saat ini, TAPD mengaku telah memiliki usulan refocusing anggaran.
Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang Fahrudin mengatajan, terkait dengan hasil defisit yang tertera pada APBD 2023, pihaknya akan melakukan sejumlah penyesuaian anggaran.
Baca Juga: Truk VS Truk di Jalan Pantura Pati-Rembang, Truk Terguling Halangi Jalan, Begini Kronologinya
Baca Juga: Proyek Embung di Rembang Dibangun Masif, Dinas Klaim Angka Kekeringan di Desa Turun Drastis
Khususnya pada belanja OPD di luar gaji pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diperkirakan sekitar 70 persen. Contohnya adalah anggaran makan minum rapat OPD.
"Jadi bukan anggaran yang bersifat dasar. OPD itu mempunyai anggaran yang sifatnya diluar gaji dan TPP itu ada. Jadi untuk BBM, untuk makan minum rapat itu kan dikurangi aja," jelasnya.
Pihaknya memastikan, Pemkab Rembang tidak akan mengurangi anggaran yang bersifat dasar yang sifatnya untuk pelayanan publik.
Baca Juga: Disapu Angin Puting Beliung, Atap Lapak 10 Blok Pasar Sluke Rembang Porak-poranda, Begini Penampakannya
Baca Juga: Gus Baha Pantau Meriahnya Pawai Budaya HUT RI di Narukan Rembang, Begini Pesannya
"Yang sifatnya langsung ke publik tidak akan dikurangi," imbuhnya.
Fahrudin menjelaskan, rencana ini masih sebatas usulan. Sebab, usulan itu masih dalam tahap pembahasan.
Kata dia, ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum penetapan anggaran.
Pihak eksekutif, lanjut Fahrudin, hanya berperan sebagai perencana anggaran.
Baca Juga: Proyek Embung di Rembang Dibangun Masif, Dinas Klaim Angka Kekeringan di Desa Turun Drastis
Baca Juga: Begini Hasil Pemeriksaan Mayat Pria Asal Blora Tergeletak di Teras Potong Rambut di Waru Rembang
Selanjutnya, perencanaan pengelolaan keuangan itu akan dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sehingga terkait dengan usulan refocusing tersebut, masih perlu dibahas oleh legislatif terlebih dahulu.
"Kami di eksekutif sebagai perencana. Kemudian di banggar untuk dicermati. Jadi, kami tinggal menunggu hasil banggar yang akan datang," katanya. (vah/ali)
Editor : Abdul Rokhim