REMBANG – Program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) bersumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) nyaris jalan ditempat.
Tercatat hingga Senin (7/8) baru dibangun dua unit. Padahal usulanya hingga 180 unit.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Rembang, Mustain melalui Sub Koordinator Rumah Swadaya, Fuad Kristiawan tidak menampik belum berjalannya kegiatan bedah rumah yang bersumber dari APBD tersebut.
Baca Juga: Buntut Pemandu Lagu Ditemukan Bersimbah Darah di Kragan Rembang : LC Dibina, Miras Disita
Meski demikian, ia memastikan daerah siap untuk merealisasikan program.
”Pengajuan pencairan belum bisa. Karena kas belum ada. Untuk yang sudah diproses baru dua unit pekan lalu. Dari 180 usulan kegiatan,” katanya saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Kudus.
Ia menyebut, meski sumber dari APBD belum berjalan. Namun untuk sumber dari Provinsi Bankeu sudah mulai jalan. Total 307 unit. yang sudah realisasi terbangun baru 52 unit.
"Lainnya ada yang baru tahap pencairan, dimulai dan antre pencairan serta pengusulan surat keputusan (SK) tahap 3," ujarnya.
Baca Juga: Warga Pancur Rembang Jadi Korban Pembacokan usai Pesta Miras, Polisi Amankan Sebilah Sabit
Sementara, yang bersumber di pusat. Lanjut, Fuad menuturkan, tahun ini Kabupaten Rembang hanya mendapat kuota 20 unit.
"Terinci di Kecamatan Sarang, empat desa Sumbermulyo, Temperak, Karangmangu dan Babaktulung," terangnya.
Terpisah Bupati Rembang, Abdul Hafidz menyampaikan setiap tahun paling tidak bedah rumah 4.000 unit.
Sebab, pihaknya telah membuat Perbup dengan skema dana desa yang diperuntukkan minimal 10 RTLH. Sumbernya dari APBD, provinsi dan pusat hingga CSR.
”Pemerintah memperhatikan masyarakat. Tidak diam. Mana yang kurang dan diprioritaskan dari negara dan CSR dan perorangan,” ungkapnya.
Baca Juga: Ini Dia Atlet Muay Thai Asal Rembang yang Berhasil Boyong Medali di Porprov Jateng 2023, Anda Kenal?
Kemiskinan ekstrem yang harus diselesaikan sampai tahun 2024. Paling berat dari 9 indikator bedah rumah. Ada kisaran 6.000 rumah yang perlu ditata.
"Katakanlah per rumah 20 juta, butuh uang Rp 120 miliar. Cukup tinggi. Kalau dibebankan pemerintah Kabupaten Rembang tidak mungkin selesaikan sampai tahun 2024," ujarnya.
Namun, kalau 50 persen yang diambil akan bisa selesaikan dengan berbagai sumber. Mulai, dana desa, CSR BUMN pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
Tentu realisasi proses di DPKP. Maka dinas teknis diminta menyiapkan.
”Kita minta disiapkan. Memenuhi target 3.000 rumah dua tahun. Katakanlah desa minimal 5 sudah hampir 1.500. Sisanya dikeroyok CSR,” imbuhnya. (noe/ali)
Editor : Abdul Rokhim