Gus Gipul sapaan akrab wakil ketua DPRD Rembang itu, sengaja turun ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat lantaran banyak di-bully masyarakat lantaran pelayanannya yang jauh dari memuaskan. Menghadapi kondisi itu, adik dari Menteri Agama RI itu berharap masyarakat menghentikan bully-bullyan itu."Mari kita dukung dan diberikan solusi bersama agar persoalan di Dindukcapil bisa teratasi bersama-sama," tandasnya.
Diakui Gus Gipul di kantor Capil memang sarana prasarananya belum maksimal. Dan dampaknya langsung pada pelayanan."Saya merasa kasihan melihat banyak orang tua turun dari becak datang kesini. Tertatih-tatih. Tetapi belum bisa terlayani dengan baik. Hingga jadi bullyan netizen di medsos,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Kudus.
Menurutnya sarpras di Dindukcapil memang memprihatinkan. Sebab printer yang bisa berfungsi hanya satu. Ditambah kebetulan juga blangkonya habis. Dampaknya pelayanan bisa off total.
"Hingga akhirnya pelayanan dianti surat keterangan (suket) sementara waktu," katanya.
Selain itu, Kakak dari Gus Hanies ini juga melihat mobil pelayanan yang tidak ada barang-barang pelayanan. Untuk itu ia mendorong agar kepala dinas anyar mm2023 sudah fix dan beres. "Selain itu minta kamera diperhatikan. Sebab yang aktif hanya beberapa," tandasnya.
Selain itu dia meminta pelayanan di kecamatan terus diaktifkan agar bisa tertata rapi, kecamatan juga mengetahui warganya. Kemudian koneksi online juga diminta terapkan. Nanti akan diadakan sosialisasi dan pendataan ulang masyarakat.
”Saya melihat ada dana tak terduga sekira Rp 300 jutaan. Kita juga pressure Pemkab untuk bisa menambahi. Setidaknya ada mobil layanan muter-muter. Lalu petugas yang jemput bola. Kasihan yang manula-manula. Serta yang disabilitas. Kantor perlu dibenahi. Fasilitas publik perlu,” ujarnya.
Kepala Dindukcapil Rembang, Suparmin membenarkan jika Gus Gipul merasa prihatin dengan sarpras di kantornya. Tak hanya itu, wakil ketua DPRD juga akan ikut mendorong dan komunikasikan rekan-rekan dewan agar ikut mencarikan solusi.
”Akan diupayakan semaksimal mungkin. Di anggaran perubahan dan induk. Diupayakan pelayanan dindukcapil bisa online semua. Bisa rekam dan cetak, maksimum di kecamatan. Biar tidak ada orang cacat, tua, hamil di kantor Dindukcapil, kasihan. Lalu yang tidak bisa ke kecamatan dijemput kerumah,” ujarnya.
Ia membenarkan hari Selasa kemarin blangko e-KTP habis. Sementara dibuatkan surat keterangan sementara. Berlaku 14 hari. Setelah itu diperpanjang. Sudah ada keterangan dari Dirjen sambil menunggu pengadaan dari pusat. "Nanti akan diganti," katanya. (noe/ali) Editor : Abdul Rokhim