RADAR KUDUS — Gelombang ketidakpuasan terhadap situasi ekonomi nasional kian memuncak seiring dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Merespons kondisi tersebut, aliansi mahasiswa Universitas Indonesia (UI) bersama sejumlah elemen masyarakat sipil menggelar konsolidasi nasional di kampus UI, Depok, pada Rabu (10/6/2026).
Pertemuan ini melahirkan kesepakatan besar untuk membawa massa turun ke jalan dalam aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026).
Baca Juga: Pencairan Anggaran Tersendat, Dapur Makan Bergizi Gratis di Berbagai Daerah Terpaksa Setop Operasi
Bagi kelompok pergerakan ini, kejatuhan nilai tukar rupiah tidak boleh dilihat sekadar sebagai dinamika angka atau persoalan kurs semata.
Mereka menilai potret makroekonomi saat ini merupakan indikator nyata dari adanya salah urus dan masalah struktural yang jauh lebih mendasar dalam tata kelola kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah.
Lima Tuntutan Utama dan Kritik Keras Terhadap Proyek Strategis
Dalam forum konsolidasi tersebut, para peserta menyepakati lima poin tuntutan krusial yang akan disuarakan di jantung ibu kota. Kelima maklumat tersebut meliputi:
-
Penghentian pemborosan APBN.
-
Penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
-
Penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta moratorium pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
-
Penghentian praktik militerisme di ranah sipil.
-
Desakan agar Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui kesalahan tata kelola pemerintahan.
Secara khusus, para mahasiswa mengkritik keras proyek Koperasi Desa Merah Putih dan program MBG yang dianggap menjadi beban berat bagi anggaran negara tanpa memberikan efek stimulus yang sehat bagi ekonomi riil.
Aktivis mahasiswa, Jundi, menilai keberadaan koperasi desa bentukan pemerintah tersebut justru berpotensi mematikan ekosistem pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang selama ini telah bertahan secara mandiri.
"Rupiah menjadi sangat rapuh seperti hari ini karena hilangnya kredibilitas fiskal kita, salah satunya dipicu oleh pemaksaan program seperti koperasi desa merah putih.
Strategi terbaik saat ini adalah menyetop pemborosan APBN. Jika pemerintah hanya melakukan intervensi pasar untuk stabilitas rupiah tanpa membenahi fundamental anggaran, penguatan itu tidak akan bertahan lama," papar Jundi tajam.
Bundaran HI Sebagai Simbol Perlawanan Rakyat
Pemilihan Bundaran HI sebagai titik sentral aksi massa kali ini tergolong tidak biasa, mengingat demonstrasi skala besar umumnya berpusat di depan Gedung DPR/MPR atau Istana Negara.
Namun, Koordinator Bidang Sosial Politik aliansi mahasiswa, Hafidz Haernanda, menjelaskan bahwa lokasi ini sengaja dipilih karena memiliki nilai simbolis yang kuat serta mampu menjangkau atensi publik secara lebih luas.
Baca Juga: Tanggapi Kenaikan Harga Pertamax, Bos Danantara: "Masa Ditanggung Terus..?"
"Mungkin Bundaran HI terkesan ekstravaganza atau mewah sebagai tempat demo. Tapi mari jujur, apa bedanya kita berteriak di depan gedung DPR? Apakah suara kita selama ini didengar di sana? Nanti ketika kami turun ke jalan, tidak peduli jumlahnya banyak atau sedikit, aksi ini adalah sebuah statement tegas bahwa rakyat Indonesia sudah capek dengan kondisi ini," tegas Hafidz.
Aksi yang digandeng oleh mahasiswa UI ini disebut sebagai pemantik awal dari gerakan advokasi yang lebih masif.
Melalui aksi di Bundaran HI, masyarakat sipil ingin mencari jalan keluar dari impasnya kondisi ekonomi serta menuntut respons, kebijakan konkret, dan empati nyata dari Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan daya beli masyarakat kecil yang kian terhimpit.