Ganjar dan Program Dampingan Desa: Sukses Besar atau Sekadar Gimik?

Redaksi • Dipublikasikan Senin, 3 Maret 2025 | 18:15 WIB
Firezha Wirandika, Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Firezha Wirandika, Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro

PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah meluncurkan program "Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan" pada tahun 2019 sebagai upaya menanggulangi kemiskinan ekstrem melalui pendekatan kolaboratif.

Program ini merupakan gebrakan Gubernur Ganjar Pranowo yang kerap disebut sukses dalam menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah dan menjadi contoh bagi daerah lain.

Program ini masih berjalan hingga 2024, sesuai dengan periode kepemimpinan Ganjar. Namun, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai tantangan yang membuat efektivitasnya dipertanyakan.

Salah satu permasalahan utama adalah ketidaksesuaian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) OPD dengan kebijakan ini. Dari 48 OPD yang ada di Jawa Tengah, hanya 18 OPD yang secara teknis berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan desa.

Sisanya, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, hingga Dinas Kepemudaan dan Olahraga, sering kali mengalami kesulitan dalam menyesuaikan tugas utama mereka dengan kewajiban pendampingan desa.

OPD yang tidak memiliki kapasitas atau pengalaman dalam pemberdayaan desa dipaksa untuk berkontribusi, yang berakibat pada inefisiensi dan kurangnya strategi implementasi yang tepat.

Akibatnya, banyak OPD yang sekadar menjalankan tugas administratif tanpa mampu memberikan solusi nyata bagi desa dampingan mereka. Tidak adanya penyesuaian tupoksi menyebabkan program ini berjalan tidak efektif, karena OPD lebih fokus pada tugas utama mereka dibandingkan pendampingan desa yang dianggap sebagai beban tambahan.

Selain itu, program ini dihadapkan pada resistensi birokrasi, baik yang bersifat tersembunyi maupun terselubung. Di tingkat street-level bureaucracy, terutama pada awal pelaksanaan, banyak birokrat yang menunjukkan kepatuhan semu, menjalankan tugas pendampingan hanya sebatas formalitas tanpa keterlibatan substansial.

Bentuk resistensi lainnya terlihat dalam minimnya koordinasi antar-OPD, penundaan dalam implementasi, hingga ketidakseriusan dalam menjalankan program karena tidak adanya insentif yang mendorong keterlibatan aktif mereka. Resistensi semacam ini semakin memperumit pelaksanaan kebijakan yang seharusnya bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa.

Di sisi lain, respons dari desa yang menjadi sasaran program ini juga beragam. Beberapa desa merespons dengan antusias dan melihat program ini sebagai peluang untuk mendapatkan pendampingan dan akses terhadap sumber daya yang lebih baik.

Kepala desa dan perangkat desa yang proaktif sering kali memanfaatkan pendampingan dari OPD untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ada pula desa yang merasa bahwa program ini tidak membawa perubahan signifikan.

Beberapa desa mengeluhkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh OPD lebih bersifat administratif dibandingkan substantif, sehingga tidak memberikan dampak yang nyata.

Desa yang memiliki tingkat partisipasi rendah dalam perencanaan dan implementasi sering kali hanya menjadi objek program tanpa benar-benar diberdayakan. Akibatnya, program ini dalam beberapa kasus dianggap sekadar formalitas yang tidak mengubah kondisi sosial ekonomi desa secara mendalam.

Pendampingan desa dalam program ini seharusnya tidak hanya menjadi proyek jangka pendek yang selesai bersama periode kepemimpinan, melainkan sebuah kebijakan berkelanjutan dengan rencana strategis yang jelas. Sayangnya, program ini tidak memiliki skema keberlanjutan yang memadai.

Banyak OPD yang bertanggung jawab atas pendampingan tidak memiliki strategi jangka panjang, sehingga program sering kali berhenti begitu masa tugas mereka berakhir. Akibatnya, desa yang didampingi berisiko kembali ke kondisi semula tanpa adanya perubahan mendasar.

Evaluasi program sejauh ini lebih menitikberatkan pada pencapaian output administratif seperti jumlah desa yang didampingi atau jumlah kegiatan yang dilaksanakan, bukan outcome yang benar-benar mengukur dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Tidak adanya parameter yang jelas untuk mengukur keberhasilan dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi desa membuat program ini sulit dinilai efektivitasnya secara objektif. Evaluasi berbasis dokumen tanpa melihat dampak nyata di lapangan hanya akan membuat program ini berjalan di tempat tanpa arah yang jelas.

Kurangnya standarisasi dalam pelaksanaan program juga menjadi kendala utama. Setiap OPD diberi keleluasaan dalam merancang dan melaksanakan pendampingan tanpa standar yang seragam, sehingga terjadi ketimpangan dalam kualitas dan efektivitas implementasi.

Beberapa OPD serius dalam menjalankan tugasnya dengan pendekatan berbasis kebutuhan desa, sementara yang lain hanya menjalankan kewajiban administratif tanpa inovasi yang nyata. Tanpa standarisasi, sulit untuk menyusun evaluasi yang menyeluruh dan memastikan bahwa semua desa mendapat manfaat yang sama dari program ini.

Tidak adanya target capaian yang tegas bagi OPD juga membuat mereka kurang terdorong untuk memastikan program benar-benar berdampak. Kebanyakan OPD hanya menganggap pendampingan desa sebagai tugas tambahan tanpa perencanaan matang dan mekanisme evaluasi yang serius.

Jika tidak ada target yang spesifik dan terukur, program ini berisiko menjadi sekadar formalitas yang tidak membawa perubahan nyata bagi masyarakat desa yang seharusnya dibantu.

Kini, menjelang akhir periode kepemimpinan Ganjar Pranowo, muncul perdebatan mengenai apakah program ini sebaiknya dilanjutkan atau tidak. Di satu sisi, ada dorongan untuk tetap menjalankan program ini dengan berbagai perbaikan agar lebih efektif dan terarah.

Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa program ini hanya menjadi kebijakan politis tanpa dampak nyata yang berkelanjutan. Jika program ini ingin berlanjut, maka perbaikannya harus menyeluruh, termasuk perbaikan koordinasi antar-OPD, standarisasi kebijakan, serta penyesuaian tupoksi agar pendampingan benar-benar memberikan manfaat bagi desa yang membutuhkan.

Sejatinya, program "Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan" adalah inisiatif yang baik dan patut diapresiasi, tetapi kebijakan yang baik saja tidak cukup jika pelaksanaannya tidak berjalan efektif.

Tanpa keberlanjutan yang jelas, fokus evaluasi berbasis outcome, standarisasi pelaksanaan, target capaian yang terukur, dan kesesuaian tupoksi dengan kebijakan, program ini akan terus menghadapi hambatan dalam implementasinya.

Pemerintah harus segera mengevaluasi dan memperbaiki kelemahan ini agar kebijakan pendampingan desa tidak hanya menjadi beban administratif tanpa manfaat nyata bagi masyarakat.

Birokrasi harus keluar dari pola kerja yang hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen dan mulai menilai keberhasilan program berdasarkan perubahan nyata di masyarakat.

Dengan strategi implementasi yang lebih responsif, kolaboratif, dan berbasis pemberdayaan, program ini bisa menjadi model yang efektif dalam pengentasan kemiskinan berbasis desa. Jika tidak, kebijakan ini hanya akan menjadi wacana politik yang sekadar menciptakan angka-angka statistik tanpa dampak yang sesungguhnya bagi masyarakat desa yang membutuhkan. (*)

 

Penulis adalah Ardaffa Firezha Wirandika, Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro

 

 

Editor : Ali Mustofa
perangkat desa Ardaffa Firezha Wirandika kemiskinan ekstrem pemprov jateng birokrasi universitas diponegoro