PATI – Insiden keracunan massal yang diduga berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati mendapat perhatian serius dari Badan Gizi Nasional (BGN) RI.
Pemerintah menetapkan kejadian tersebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) sebagai langkah untuk mempercepat penanganan sekaligus memastikan keselamatan para korban.
Wakil Kepala BGN RI, Mayjen TNI Trenggono, datang langsung ke Pati untuk melihat kondisi korban dan memastikan proses penanganan berjalan. Dalam kunjungannya, ia didampingi Penjabat (Pj) Bupati Pati.
Trenggono menyampaikan bahwa sebagian korban masih menjalani perawatan.
Namun, kondisi mereka secara umum terus menunjukkan perkembangan positif dan tidak ditemukan kondisi yang mengkhawatirkan.
“Hingga siang sampai sore ini masih ada 59 orang yang menjalani perawatan. Kondisinya berangsur pulih dan tidak ada yang mengkhawatirkan. Kami memperkirakan kondisi mereka akan semakin membaik dalam waktu dekat,” kata Trenggono.
Rangkaian kejadian serupa yang sebelumnya terjadi di wilayah Muria Raya, termasuk Rembang dan Blora, membuat BGN melakukan evaluasi terhadap dapur penyedia makanan MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
BGN menegaskan akan memberikan sanksi tegas apabila ditemukan dapur yang menjalankan pelayanan tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) hingga menimbulkan masalah kesehatan bagi penerima manfaat.
Trenggono mengatakan dapur yang terbukti melakukan pelanggaran dapat langsung dikenai penghentian operasional.
Untuk dapur yang memiliki kondisi dan sistem pengelolaan yang dinilai sangat buruk, sanksinya bahkan dapat berupa penghentian secara permanen.
“Kalau ada dapur yang menyiapkan MBG tidak sesuai ketentuan sampai menyebabkan keracunan, akan langsung kami suspend. Kalau kondisi dapurnya memang buruk, kami bisa memberikan suspend permanen,” tegasnya.
Menurut dia, lama penangguhan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran.
Pelanggaran ringan dapat dikenai penghentian sementara selama sekitar 10 hari, sedangkan pelanggaran dengan tingkat lebih berat dapat mencapai 20 hari.
Untuk dapur yang dinyatakan tidak layak, izin operasional dapat dicabut secara permanen.
Sementara itu, masyarakat dan orang tua siswa diminta tidak panik menyikapi kejadian tersebut.
Pemerintah memastikan kebutuhan penanganan medis para korban menjadi tanggung jawab negara melalui pemerintah daerah maupun BGN.
Trenggono juga memastikan investigasi terhadap penyebab kejadian masih berlangsung. Sampel makanan yang diduga berkaitan dengan insiden tersebut telah dikirim untuk menjalani pemeriksaan laboratorium.
“Orang tua kami minta tetap tenang. Pemerintah hadir untuk memastikan program ini berjalan aman. Sampel makanan saat ini masih diperiksa di laboratorium dan hasilnya akan segera kami sampaikan,” pungkasnya. (adr)
Editor : Ali Mustofa