PATI – Harga solar nonsubsidi atau solar industri yang terus melambung memicu keresahan di kalangan pelaku usaha perikanan Pantura, khususnya di Kabupaten Pati.
Biaya bahan bakar yang tinggi membuat banyak kapal memilih tidak melaut, sehingga ribuan anak buah kapal (ABK) kini kehilangan pekerjaan.
Para pemilik kapal berkapasitas di atas 30 gross tonnage (GT) mengeluhkan harga solar industri yang saat ini menembus kisaran Rp30 ribu per liter.
Aspirasi terkait mahalnya BBM tersebut sebelumnya sudah disuarakan dalam aksi di depan Kantor Bupati Pati pada 4 Mei 2026.
Keluhan itu kembali mengemuka saat kunjungan anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, ke Dermaga Bendar, Juwana, Sabtu (16/5).
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan nelayan Eko Budiono menegaskan dampak kenaikan harga solar sangat terasa bagi keberlangsungan usaha perikanan.
Menurutnya, ribuan kapal kini hanya bersandar di pelabuhan karena biaya operasional melaut terlalu besar.
Dampaknya, sekitar 5.400 ABK tidak lagi bekerja karena kapal tidak berangkat melaut.
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak ABK terpaksa berutang kepada nakhoda.
Eko menjelaskan, sistem usaha perikanan yang menerapkan pola bagi hasil membuat lonjakan harga BBM menjadi beban berat.
Dengan biaya operasional yang melonjak, aktivitas melaut berisiko merugi.
Nelayan pun berharap pemerintah pusat menetapkan harga khusus solar bagi nelayan sekitar Rp13.600 per liter, atau dua kali lipat harga solar subsidi.
Mereka menegaskan tidak meminta subsidi penuh, melainkan kebijakan harga khusus yang lebih terjangkau.
Ia juga mengingatkan, apabila tidak ada solusi segera, nelayan Pantura berencana menggelar konvoi ke pemerintah pusat sebagai bentuk protes.
Menanggapi hal tersebut, Rokhmin Dahuri menilai persoalan BBM nelayan harus segera ditangani melalui solusi jangka pendek dan panjang.
Untuk jangka pendek, ia akan mengusulkan kebijakan harga BBM khusus bagi kapal di atas 30 GT.
Sementara dalam jangka panjang, ia mendorong percepatan transisi energi di sektor perikanan dengan melibatkan BRIN dan kalangan akademisi.
Menurutnya, energi alternatif seperti tenaga surya berpotensi menjadi solusi masa depan, sebagaimana telah mulai diterapkan di China.
Ia menambahkan, penggunaan energi fosil tidak hanya akan habis, tetapi juga memicu emisi karbon yang memperparah pemanasan global.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Hadi Santosa, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menyalurkan aspirasi nelayan dan pelaku usaha perikanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pemerintah daerah juga terus memantau perkembangan pembahasan harga BBM tersebut. (adr)