PATI – DPRD Kabupaten Pati meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melakukan kajian matang terkait rencana pemanfaatan bekas kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di belakang Pendopo Kabupaten menjadi Museum Cagar Budaya.
Ada berbagai pertimbangan salah satunya terkait urgensi dan isu efisiensi belanja daerah.
Ketua Komisi A DPRD Pati, Narso, menjelaskan pihak legislatif pada prinsipnya mendukung kebijakan eksekutif dalam pemanfaatan aset daerah.
Namun, ia menegaskan setiap rencana harus didasarkan pada kajian yang komprehensif sebelum direalisasikan.
“Kita mengikuti eksekutif mau dijadikan apa, tapi sebaiknya sebelum sampai jadi apa ada kajian dulu,” papar anggota DPRD Pati dari Fraksi PKS ini.
Lebih lanjut Narso menilai, kajian tersebut perlu mencakup sejumlah aspek penting, seperti manfaat bagi masyarakat, urgensi pembangunan, hingga dampak terhadap anggaran daerah.
Terlebih saat ini pemerintah tengah mendorong efisiensi belanja.
“Harus ada kajian dulu dampaknya untuk masyarakat apa, dampaknya dengan anggaran bagaimana, apalagi ini juga kita masih digaungkan efisiensi,” jelasnya.
Narso menambahkan, hingga kini DPRD Pati belum menerima paparan resmi terkait konsep maupun kajian teknis rencana pembangunan museum tersebut.
“Saat ini kami belum dapat paparan. Kami tunggu kajiannya seperti apa. Apa untuk museum kajiannya ini seperti apa, karena kita harus tahu,” katanya.
Ia mempersilakan pemerintah daerah menyusun perencanaan awal. Namun, untuk tahap pelaksanaan, DPRD meminta agar rencana tersebut disampaikan secara resmi dan dibahas bersama, termasuk melalui Badan Anggaran.
“Perencanaan monggo dipersilakan, tapi untuk eksekusinya nanti disampaikan dulu. Di Badan Anggaran saja belum dibahas,” tegasnya.
Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Komisi C DPRD Pati Joni Kurnianto. Pihaknya menilai rencana tersebut perlu dikaji berdasarkan tingkat urgensinya.
Menurut Joni, hingga saat ini pihaknya masih perlu mengetahui secara rinci tujuan serta manfaat pembangunan museum tersebut bagi masyarakat Kabupaten Pati.
“Urgensi museum itu untuk apa harus dilihat dulu tingkat urgensinya. Kami belum tahu, saya juga ingin tahu dulu,” ujar Joni.
Ia menegaskan, apabila pembangunan museum membutuhkan anggaran besar, maka sebaiknya rencana tersebut ditunda terlebih dahulu. Sebab, menurutnya, masih banyak kebutuhan pembangunan lain yang lebih mendesak untuk diprioritaskan. Seperti penanganan jalan yang rusak.
“Kalau biayanya mahal ya jangan dulu. Kalau hanya memanfaatkan (bekas kantor satpol) biaya sedikit tidak masalah. Tapi kalau biayanya banyak janganlah,” tegasnya.
Joni menambahkan, saat ini kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Pati masih banyak yang rusak dan membutuhkan penanganan segera. (aua)
Editor : Achmad Ulil Albab