PATI – Pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), praktik pengembalian uang setoran calon perangkat desa (perades) mulai dilakukan oleh sejumlah tim kepala desa (kades).
Namun, pengembalian tersebut tidak sepenuhnya utuh. Sebagian calon perades mengaku uang yang dikembalikan mengalami pemotongan antara 7 hingga 10 persen per orang.
Informasi ini diungkapkan oleh seorang calon perades asal wilayah Pati bagian timur.
Baca Juga: Alhamdulilah Batal, Kades di Juwana Pati Diduga Masukkan Sanak Saudara Jadi Perangkat Desa
Ia mengaku terkejut saat menerima pengembalian dana yang nilainya tidak sesuai dengan jumlah setoran awal.
Namun, kondisi pasca-OTT membuatnya memilih menerima keadaan tersebut tanpa banyak protes.
“Ya mau bagaimana lagi, sudah terlanjur takut,” ujarnya, enggan disebutkan identitasnya.
Ia menuturkan, sebelumnya menyetorkan dana sebesar Rp135 juta kepada pihak yang disebut sebagai “sales”. Namun, saat uang dikembalikan, jumlahnya hanya sekitar Rp120 juta.
“Potongannya sekitar sepuluh persen,” ungkapnya.
Keluhan serupa, menurutnya, tidak hanya dialami satu dua orang.
Ia menyebut ada sekitar 30 hingga 50 calon perades lain yang mengalami pengembalian dana dengan nominal terpotong.
Baca Juga: Sejak Pagi Kepala Dispermades Pati Diperiksa KPK , Ini Penjelasannya
Namun, fenomena ini disebutnya terjadi khusus di wilayah Pati timur.
“Semua kena potongan. Tapi ini yang di timur,” tegasnya.
Besaran potongan, lanjut dia, tidak seragam. Tergantung jumlah setoran awal yang diberikan masing-masing calon.
Ada yang hanya menerima kembali sekitar Rp10 juta hingga Rp15 juta lebih sedikit dari setoran awal.
“Kalau dihitung kasar, ya rata-rata kena potongan 7 sampai 10 persen,” jelasnya.
Baca Juga: Ketakutan Usai OTT, Kades dan Perantara Pati Kebingungan Simpan Uang Setoran
Meski merasa dirugikan, sebagian calon perades tetap menerima alasan yang disampaikan tim pengumpul dana.
Salah satunya dengan dalih kebutuhan administrasi tertentu.
“Katanya untuk administrasi,” imbuhnya.
Sumber lain membenarkan adanya praktik pemotongan pengembalian dana di sejumlah wilayah.
Namun, ia menegaskan tidak semua daerah mengalami hal serupa. Di wilayah Pati selatan, misalnya, pengembalian disebut dilakukan secara penuh.
“Saya pegang wilayah Pati selatan, aman. Uangnya dikembalikan utuh. Saya sendiri yang mengembalikan,” ucapnya.
Ia menduga, pemotongan di beberapa wilayah terjadi karena daerah tersebut termasuk yang terakhir menyetorkan dana.
Akibatnya, terjadi perubahan nominal setoran.
Baca Juga: Viral Karung Uang, Terungkap Sistem “Sales” dalam Rekrutmen Perades Pati
“Karena setoran terakhir, harganya naik. Jadi yang dikembalikan ya sesuai setoran awal, sekitar Rp115 jutaan,” jelasnya.
Sementara itu, seorang “sales” yang juga enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa kondisi pengembalian dana tidak bisa digeneralisasi. Setiap wilayah memiliki situasi berbeda.
“Tidak bisa disamaratakan. Kalau di Gembong dan sekitarnya, pengembalian penuh,” katanya.
Ia memperkirakan, dana yang terpotong digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional. Mulai dari biaya makan, mobilitas, hingga kebutuhan mendesak lainnya.
“Mungkin dipakai dulu untuk mempermulus transaksi. Uangnya kan sempat dipakai,” ujarnya.
Bahkan, berdasarkan penelusuran informasi, sebagian dana setoran disebut digunakan untuk keperluan hiburan malam.
Salah satu tim sales di wilayah Pati barat diduga memanfaatkan dana tersebut untuk mendatangi tempat hiburan malam.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, dana tersebut sejatinya direncanakan untuk proses penjaringan calon perades tahun 2026.
Namun, oleh oknum tertentu, dana dimanfaatkan dengan iming-iming kemudahan meloloskan seleksi dengan syarat menyetor uang dalam jumlah besar.
Dana yang berhasil dikumpulkan rencananya akan disetorkan dalam sebuah pertemuan di wilayah Jaken.
Namun, pengumpul dana menyerahkan sebagian uang, sekitar Rp500 juta, kepada tim lain.
“Dipercayakan ke tim lain,” ujar sumber.
Baca Juga: Uang Calon Perangkat Desa Pati Diduga Mulai Dikembalikan, KPK Bidik Pengepul
Alih-alih segera menyetor, tim tersebut justru mampir ke salah satu tempat hiburan malam di Kecamatan Margorejo.
“Sempat ramai sampai pagi, karaoke,” bebernya.
Biaya hiburan tersebut tidak kecil. Satu paket karaoke berkisar antara Rp750 ribu hingga Rp1,2 juta, termasuk minuman keras dan dua ladies companion (LC).
“Kalau lima sampai enam jam, bisa habis Rp7 sampai Rp10 juta,” ungkapnya.
Dari situlah, menurut sumber, salah satu penyebab pengembalian dana ke calon perades tidak dilakukan secara utuh.
“Uangnya ya terpakai itu. Kebetulan paginya ramai OTT,” katanya.
Selain untuk hiburan malam dan kebutuhan administrasi, dana tersebut juga disebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Termasuk untuk mengondisikan pihak-pihak tertentu.
“Biasanya sudah dihitung, termasuk mengondisikan BPD dan keamanan setempat,” pungkasnya. (adr)