PATI – Mayoritas fraksi di DPRD Kabupaten Pati mengusulkan perbaikan kinerja Bupati Pati Sudewo dalam rapat paripurna penyampaian hasil pansus hak angket DPRD Pati tentang kebijakan Bupati Pati.
Sutirto, Ketua Aliansi Pati Bangkit mengapresiasi keputusan mayoritas fraksi di DPRD Pati yang mengusulkan perbaikan kinerja Bupati Pati.
“Dari semua fraksi di DPRD Pati hanya PDIP yang mengusulkan pemakzulan, yang lain usulannya perbaikan. Saya mengapresiasi hal itu,” ungkap Sutirto.
Apalagi menurutnya, Bupati Pati Sudewo telah terbukti kinerjanya selama ini.
“Baru seumur jagung pemerintahannya, pembangunan sudah ada dimana – mana, boleh disurvei mayoritas masyarakat juga masih menghendaki Sudewo sebagai bupati. Dan Alhamdulillah ini didengar anggota DRPD di fraksi – fraksi,” papar Sutirto.
Lebih lanjut pihaknya berharap kelompok masyarakat yang kontra bisa menerima keputusan ini hasil rapat paripurna penyampaian hasil pansus hak angket DPRD Pati tentang kebijakan Bupati Pati ini.
“Saya berharap saudara-saudara saya yang kontra mari kita bergandengan tangan lagi, legowo menerima keputusan ini. Mari ciptakan Kabupaten Pati yang aman, kondusif, nyaman. Jangan berlarut – larut seperti ini,” paparnya.
Lebih lanjut pihaknya juga sudah komitmen menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Pati. Hal ini ditunjukkan dengan batalnya menghadiri pengawalan sidang paripurna.
“Kami menaati saran dan TNI/Polri untuk tidak jadi hadir, padahal kami sudah siap, atribut juga sudah siap. Ini demi menjaga kondusivitas Kabupaten Pati,” pungkasnya.
Diketahui enam fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menyampaikan usulan perbaikan kinerja Bupati Pati, sementara satu fraksi secara tegas mengusulkan pemberhentian kepala daerah.
Fraksi Partai Demokrat, bersama dengan Fraksi PPP, PKB, PKS, Golkar, dan Gerindra, menyuarakan perlunya Bupati Pati untuk memperbaiki kinerjanya secara signifikan.
Anggota DPRD dari partai Nasdem (Fraksi PDIP) juga mengusulkan agar ada perbaikan kinerja Bupati Pati.
“Fraksi Partai Demokrat DPRD Pati berpendapat bahwa Bupati Pati untuk memperbaiki kinerjanya, sebagaimana masukan dari masyarakat dan anggota kami di pansus hak angket,” ungkap Ketua Fraksi Partai Demokrat, Joni Kurnianto.
Lebih lanjut pihaknya menyampaikan bahwa rekomendasi perbaikan kinerja tersebut meliputi beberapa catatan penting, antara lain memperbaiki komunikasi dengan DPRD, organisasi masyarakat (Ormas), dan tokoh-tokoh masyarakat.
“Kemudian membatasi keterlibatan Tim 8 dalam proses pengambilan keputusan dan kinerja bupati. Memperbaiki perencanaan pembangunan dan meningkatkan pengawasan terkait proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Pati,” lanjut Joni.
Selain itu juga menghentikan pengangkatan dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta selalu menjaga kondusivitas dan ketenangan masyarakat.
"Kami berpendapat bahwa bupati perlu memperbaiki kinerjanya, sebagaimana masukan dari masyarakat dan anggota kami di Pansus Hak Angket. Poin-poin tersebut harus menjadi fokus utama bupati ke depan," ujar Joni Kurnianto. (aua)
Editor : Ali Mustofa