PATI, Radar Kudus - Bupati Pati Sudewo menyoroti permasalahan di RSUD RAA Soewondo.
Selain jumlah tenaga honorer yang dinilai berlebihan, kondisi fasilitas kesehatan di rumah sakit tersebut juga memprihatinkan.
Sudewo menyatakan, banyak fasilitas yang tidak layak. Sehingga pelayanan menjadi tidak maksimal.
Sudewo membeberkan dari 10 ruang operasi yang tersedia, hanya tiga yang berfungsi. Sementara tujuh lainnya dibiarkan rusak karena tidak ada dana untuk perbaikan.
"Bayangkan, ada 10 ruang operasi, tapi tujuh di antaranya tidak bisa digunakan karena tidak ada anggaran untuk memperbaikinya," ujar Sudewo.
Ia juga menyoroti kondisi ruang tunggu pasien yang pengap akibat pendingin ruangan (AC) dimatikan dengan alasan efisiensi. Selain itu, ia menilai area parkir di rumah sakit tersebut tidak tertata dengan baik dan tersebar di berbagai titik. "Mau membangun tempat parkir saja tidak ada dananya," tambahnya.
Bangunan gedung rawat inap yang masih menggunakan bangunan lama juga menjadi perhatian Sudewo. Meskipun memiliki nilai sejarah, ia menyayangkan penggunaannya untuk pelayanan publik tanpa ada perbaikan.
"Tidak ada anggaran untuk bangun rawat inap, tidak ada dana untuk membangun gedung poliklinik. Manajemennya buruk, sistem keuangannya tidak selaras," tegasnya.
Sebagai rumah sakit tipe B yang berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan dan rujukan bagi wilayah sekitar seperti Blora, Jepara, Rembang, dan Kudus, Sudewo menilai tata kelola dan manajemen RSUD Soewondo sangat tidak sehat.
Baca Juga: Jadi Perhatian, Kapal Besar Bersandar di Sungai Silugonggo Pati Halangi Akses Melaut Nelayan Kecil
Salah satu langkah yang diambil untuk memperbaiki kondisi rumah sakit adalah memangkas jumlah tenaga honorer yang mencapai sekitar 500 orang, jauh melebihi kebutuhan yang diperkirakan cukup dengan 200 pegawai. "Jumlah tenaga honorer terlalu banyak, ini membebani keuangan rumah sakit," kata Sudewo.
Ia menjelaskan bahwa pendapatan RSUD Soewondo seharusnya bisa mencapai Rp 250 miliar, cukup untuk operasional dan pengembangan mandiri.
Namun, saat ini pendapatan rumah sakit hanya sekitar Rp 120 miliar, sehingga sulit untuk melakukan perbaikan fasilitas. "Kalau dibiarkan, rumah sakit ini bisa makin terpuruk dan ditinggalkan pasien," tandasnya.
Sudewo juga menegaskan bahwa tenaga honorer di RSUD digaji melalui sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan bukan dari APBD, yang justru semakin membebani keuangan rumah sakit.
Oleh karena itu, ia memerintahkan pengurangan tenaga honorer agar anggaran bisa dialokasikan untuk pengembangan dan peningkatan layanan rumah sakit.
"Saya tidak akan mengizinkan pengeluaran apa pun selain untuk pengembangan rumah sakit," pungkasnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Pati Rini Susilowati mengatakan, pihaknya akan segera memperbaiki ruangan rusak tersebut. Supaya masyarakat bisa segera merasakan pelayanan kesehatan itu.
“Pasti akan diperbaiki,” singkatnya ketika dihubungi kemarin. (adr/zen)
Editor : Noor Syafaatul Udhma