RADAR KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati tengah gencar melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial (bansos).
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan.
Salah satu penerima bantuan terlihat mengambil beras di kantor balai Desa/Kecamatan Margorejo belum lama ini, menandakan bahwa distribusi bansos telah berjalan.
Bupati Pati, Sudewo, secara langsung memberikan pengarahan kepada para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) se-Kabupaten Pati.
Dalam arahannya, Sudewo menegaskan komitmen Pemkab Pati untuk melaksanakan semua program dan kebijakan dari pemerintah pusat, termasuk yang berasal dari Kementerian Sosial dan kementerian terkait lainnya.
“Program dan kebijakan yang telah ditetapkan harus benar-benar terlaksana di Kabupaten Pati.
Oleh karena itu, saya ingin berkonsolidasi dengan para pendamping PKH dan operator SIKS-NG.
Jika mereka bekerja dengan objektif dan profesional, insyaallah kebijakan ini akan berjalan dengan baik,” tegas Sudewo.
Namun, Bupati Sudewo juga mengingatkan bahwa pekerjaan yang dilakukan hanya sebagai formalitas tidak akan membawa hasil yang efektif.
Ia meminta kepala desa untuk turut memikirkan kesejahteraan para pendamping PKH dan operator SIKS-NG yang telah bekerja keras di lapangan.
“Mereka adalah ujung tombak dalam implementasi kebijakan ini. Tanpa kerja serius mereka, program ini tidak akan berjalan optimal,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Pati, Indriyanto, menekankan pentingnya pendataan di tingkat desa. Menurutnya, akurasi data menjadi kunci utama keberhasilan program bansos.
“Sebagaimana disampaikan oleh Pak Bupati, pendataan dan validasi data PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) perlu ditingkatkan.
Oleh sebab itu, seluruh operator SIKS-NG dan pendamping PKH dihadirkan agar dapat menerima arahan secara langsung demi meningkatkan akurasi dan efektivitas program kesejahteraan sosial,” jelas Indriyanto.
Program PKH sendiri merupakan salah satu program unggulan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali ditemui kendala seperti data yang tidak akurat atau penerima bansos yang tidak memenuhi kriteria.
Berdasarkan data terbaru, Kabupaten Pati memiliki ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) PKH.
Namun, jumlah tersebut terus dipantau dan diverifikasi untuk memastikan tidak ada yang salah sasaran.
“Kami ingin memastikan bahwa bantuan ini benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” ujar Indriyanto.
Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan kapasitas para pendamping PKH dan operator SIKS-NG melalui pelatihan dan pembekalan.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendataan dan pelaksanaan program di lapangan.
Masyarakat Pati pun menyambut positif langkah pemerintah dalam memperketat validasi data bansos.
“Dengan adanya verifikasi ini, kami yakin bantuan akan lebih tepat sasaran dan tidak ada lagi yang merasa dirugikan,” ujar salah satu warga Margorejo yang enggan disebutkan namanya.
Meski demikian, beberapa warga berharap proses verifikasi dapat dilakukan secara transparan dan tidak memakan waktu lama.
“Kami berharap tidak ada lagi penundaan distribusi bansos karena proses validasi yang berbelit-belit,” tambahnya.
Dengan langkah ini, Pemkab Pati berharap dapat memaksimalkan dampak positif dari program bansos bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” pungkas Sudewo. (adr)
Editor : Mahendra Aditya