RADAR KUDUS - Dominasi kendaraan energi baru atau New Energy Vehicle (NEV) di pasar otomotif China mendorong munculnya usulan reformasi besar dalam sistem perpajakan transportasi. Ketika mobil listrik dan hybrid semakin mendominasi jalan raya, para pembuat kebijakan mulai mencari cara baru untuk menjaga pendanaan infrastruktur tanpa bergantung pada pajak bahan bakar.
Sekretaris Jenderal China Passenger Car Association, Cui Dongshu, mengusulkan perubahan sistem pajak jalan yang selama ini bertumpu pada konsumsi bahan bakar minyak. Menurutnya, model tersebut semakin kehilangan relevansi karena semakin banyak masyarakat beralih ke kendaraan listrik yang tidak lagi mengonsumsi bensin maupun solar.
Baca Juga: WeRide dan Pony.ai Masuk Stock Connect, Investor China Daratan Kini Bisa Borong Saham Robotaxi
Mobil Listrik Kini Mendominasi Pasar China
Data awal yang dirilis CPCA menunjukkan kendaraan energi baru menyumbang sekitar 63 persen dari total penjualan mobil penumpang di China sepanjang Mei 2026. Angka tersebut menjadi rekor baru sekaligus memperlihatkan betapa cepatnya transformasi industri otomotif terbesar di dunia itu.
Pertumbuhan pesat kendaraan listrik membawa konsekuensi terhadap penerimaan negara dari sektor transportasi. Selama ini, sebagian besar biaya pemeliharaan jalan diperoleh melalui berbagai pungutan yang melekat pada konsumsi bahan bakar kendaraan konvensional.
Ketika penggunaan bensin terus menurun, sumber pendanaan tersebut diperkirakan akan semakin menyusut. Kondisi inilah yang memicu munculnya gagasan untuk membangun sistem pajak baru yang dianggap lebih adil dan sesuai dengan perkembangan teknologi kendaraan.
Ketimpangan Pajak Mulai Jadi Sorotan
Dalam pandangannya, pemilik kendaraan bermesin pembakaran internal selama ini berkontribusi terhadap biaya perawatan jalan melalui pajak bahan bakar yang mereka bayarkan setiap kali mengisi BBM.
Sebaliknya, sebagian besar pemilik kendaraan listrik menggunakan infrastruktur jalan yang sama tanpa memberikan kontribusi langsung melalui mekanisme tersebut.
Cui juga menyoroti fakta bahwa banyak kendaraan listrik memiliki bobot lebih berat dibanding mobil konvensional karena penggunaan paket baterai berkapasitas besar. Faktor berat kendaraan ini dinilai dapat meningkatkan tingkat keausan jalan dalam jangka panjang.
Karena itu, ia menilai sudah saatnya China mengembangkan model pembiayaan infrastruktur yang lebih mencerminkan tingkat penggunaan jalan secara nyata.
Pajak Jalan Berbasis Pemakaian
Sebagai solusi, Cui mengusulkan pembentukan pajak penggunaan jalan nasional yang dihitung berdasarkan aktivitas kendaraan.
Sistem tersebut memanfaatkan data dari jaringan satelit navigasi BeiDou Navigation Satellite System serta platform pemantauan kendaraan nasional yang telah digunakan secara luas di China.
Dalam skema yang diusulkan, besaran pajak tidak lagi ditentukan secara tetap, melainkan berdasarkan sejumlah faktor seperti:
-
Jarak tempuh kendaraan setiap tahun
-
Bobot kendaraan
-
Kondisi operasional kendaraan
-
Intensitas penggunaan jalan
-
Pola mobilitas pengguna
Pendekatan ini dianggap lebih proporsional karena pengguna yang lebih sering memakai jalan akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap biaya pemeliharaan infrastruktur.
Mayoritas Pemilik Mobil Tetap Bisa Bebas Pajak
Meski mengusulkan reformasi, Cui menegaskan sistem baru tidak boleh membebani masyarakat umum.
Untuk menjaga daya beli dan mendorong konsumsi, ia mengusulkan pemberian kuota jarak tempuh bebas pajak setiap tahun bagi kendaraan pribadi.
Dengan mekanisme tersebut, sebagian besar keluarga diperkirakan tetap dapat menggunakan kendaraan untuk aktivitas harian seperti bekerja, bersekolah, maupun perjalanan jarak pendek tanpa dikenakan pungutan tambahan.
Konsep tersebut dirancang agar tujuan utama reformasi bukan meningkatkan beban masyarakat, melainkan menciptakan sistem yang lebih adil dalam pembiayaan infrastruktur transportasi.
Kendaraan Komersial Akan Menanggung Porsi Lebih Besar
Berbeda dengan kendaraan pribadi, armada komersial diperkirakan akan menjadi kelompok yang memberikan kontribusi lebih besar.
Usulan tersebut menempatkan kendaraan logistik, truk pengangkut barang, dan transportasi penumpang sebagai pengguna jalan dengan tingkat intensitas tertinggi. Karena frekuensi perjalanan mereka jauh lebih besar, kontribusi terhadap pemeliharaan jalan juga diharapkan meningkat.
Model ini mengadopsi prinsip bahwa kendaraan yang paling banyak memanfaatkan infrastruktur publik seharusnya ikut menanggung biaya pemeliharaan secara proporsional.
Uji Coba Bertahap Sebelum Berlaku Nasional
Pemerintah tidak disarankan menerapkan kebijakan tersebut secara langsung di seluruh wilayah China.
Sebaliknya, Cui mendorong pelaksanaan proyek percontohan di daerah yang telah memiliki tingkat adopsi kendaraan listrik tinggi. Salah satu wilayah yang disebut berpotensi menjadi lokasi uji coba adalah Hainan, yang selama beberapa tahun terakhir dikenal sebagai salah satu pusat elektrifikasi kendaraan tercepat di China.
Hasil dari program percontohan nantinya akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan sebelum diterapkan secara nasional.
Meniru Sukses Reformasi Pajak Tahun 2008
Cui membandingkan gagasan ini dengan reformasi biaya pemeliharaan jalan yang dilakukan China pada 2008. Saat itu pemerintah mengganti pungutan langsung dengan sistem berbasis pajak bahan bakar yang dianggap lebih sederhana dan mampu mendorong pertumbuhan industri otomotif.
Menurutnya, reformasi baru juga dapat menghasilkan dampak serupa, yakni menjaga keseimbangan antara kebutuhan pendanaan infrastruktur dan keberlanjutan pertumbuhan industri kendaraan listrik.
Dengan penetrasi kendaraan energi baru yang sudah melampaui 60 persen pasar, China kini memasuki fase baru dalam transformasi transportasi nasional. Reformasi pajak jalan berbasis penggunaan dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur tetap berkelanjutan di era elektrifikasi kendaraan.
Editor : Mahendra Aditya