RADAR KUDUS — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan bahwa konten di media sosial dapat dihapus atau diputus aksesnya dalam waktu empat jam, tetapi tidak berlaku secara otomatis bagi seluruh unggahan yang dianggap bermasalah.
Ketentuan tersebut baru berjalan setelah platform menerima surat perintah pemutusan akses melalui sistem SAMAN.
Komdigi menjelaskan bahwa batas waktu empat jam berlaku untuk konten yang masuk kategori mendesak, khususnya unggahan yang mengandung disinformasi atau ujaran kebencian dan berpotensi menimbulkan kepanikan, polarisasi publik, gangguan keamanan, serta ketertiban umum.
Baca Juga: RUU Perampasan Aset Ditargetkan Disahkan 15 Desember 2026, Sejumlah Poin Masih Diperdebatkan
Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 Tahun 2026.
Pihak Komdigi menyatakan bahwa penghapusan konten tidak dilakukan begitu sebuah unggahan dilaporkan masyarakat atau ditemukan di ruang digital.
Sebelum perintah dikeluarkan, terdapat tahap verifikasi melalui Pra-SAMAN untuk memastikan konten benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah.
Setelah verifikasi, Komdigi mengirimkan notifikasi kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) atau platform media sosial terkait.
Baca Juga: Dua Kali Tak Hadiri Panggilan KPK, Kini Boyamin Soroti Rencana Perjalanan Nusron ke Jepang
Untuk konten mendesak, platform diberi waktu maksimal 12 jam untuk menyampaikan tanggapan, sementara konten yang tidak mendesak memiliki batas tanggapan hingga 24 jam.
Apabila platform tidak memberikan tanggapan dalam tenggat tersebut, Komdigi dapat menerbitkan surat perintah pemutusan akses melalui SAMAN.
Setelah perintah diterima, platform wajib menindaklanjuti penghapusan konten mendesak paling lambat empat jam, sedangkan konten tidak mendesak diberi waktu hingga 24 jam.
Komdigi juga menyampaikan bahwa kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kritik atau kebebasan berpendapat masyarakat.
Baca Juga: Diiringi Tangis Keluarga dan Kolega, Anggota BPK Fathan Subchi Dikebumikan Dekat Makam Ki Ageng Giri
Pemerintah menyatakan bahwa objek tindakan adalah muatan konten yang berbahaya, bukan akun pengguna secara keseluruhan.
Dengan mekanisme tersebut, Komdigi berharap penanganan konten berbahaya dapat berjalan cepat tanpa mengabaikan proses verifikasi.
Masyarakat tetap diimbau untuk memeriksa ulang informasi sebelum membagikannya, sementara platform digital dituntut mematuhi perintah pemutusan akses sesuai ketentuan yang berlaku.
Editor : Ali Mustofa