RADAR KUDUS - Kota Makassar dan sekitarnya saat ini tengah berada dalam kepungan krisis kebutuhan dasar yang melumpuhkan aktivitas sehari-hari warga.
Ibu kota Sulawesi Selatan ini tidak hanya dihadapkan pada kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas LPG 3 kilogram, tetapi juga dibayangi pemadaman listrik secara bergilir serta krisis air bersih yang semakin meluas di berbagai wilayah.
Kesulitan mendapatkan BBM memaksa warga Makassar melakukan upaya ekstra demi mengisi tangki kendaraan mereka.
Baca Juga: Betrand Peto Dilaporkan atas Dugaan Kekerasan Seksual, Ruben Onsu "Kami Tidak Akan Menutupi Fakta"
Di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), antrean panjang kendaraan sudah mengular sejak waktu subuh.
Banyak warga yang rela mengantre berjam-jam sebelum operasional SPBU dibuka demi mengamankan pasokan bensin yang kian terbatas.
Situasi kian diperparah oleh fenomena pemadaman listrik bergilir yang meluas di berbagai kawasan Sulawesi Selatan.
Pemadaman tak menentu ini memicu keresahan besar di kalangan masyarakat dan pelaku usaha mikro.
Merespons krisis daya tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengambil tindakan tegas.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman secara langsung memanggil jajaran pimpinan PT PLN (Persero) guna meminta klarifikasi, mengevaluasi gangguan teknis, serta mengurai benang kusut krisis kelistrikan yang melanda wilayahnya.
Tak berhenti di situ, dampak musim kemarau panjang turut memicu krisis air bersih secara merata di Kota Makassar.
Untuk menanggulangi kondisi darurat ini, Pemerintah Kota Makassar mengoptimalkan dan menggerakkan 18 unit Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis sumur bor di wilayah terdampak.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan pada Sabtu bahwa penambahan fasilitas SPAM sumur bor di 18 titik tersebut direalisasikan guna memperluas akses pasokan air mendesak bagi warga yang mengalami krisis air tanah.
Menutup deretan krisis multisektor tersebut, warga Makassar dan Kabupaten Gowa kini juga menjerit akibat kelangkaan tabung gas LPG 3 kilogram atau gas melon. Kelangkaan pasokan di tingkat pangkalan memicu melonjaknya harga di pasaran secara liar.
Tabung LPG bersubsidi yang normalnya dijual seharga Rp18.000 di pangkalan resmi kini meroket drastis hingga menyentuh angka Rp30.000 sampai Rp40.000 per tabung di tingkat pengecer.
Kondisi ini membuat beban ekonomi masyarakat semakin berat di tengah keterbatasan sarana publik. (*)