RADAR KUDUS - Kementerian Koperasi (Kemenkop) kembali menjadi pusat perhatian publik menyusul beredarnya kabar di media sosial mengenai usulan anggaran fantastis mencapai Rp1,9 triliun yang diklaim khusus untuk program pelatihan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pada tahun 2027.
Namun, berdasarkan rincian usulan resmi, alokasi dana sebesar Rp1,58 triliun hingga Rp1,98 triliun tersebut sejatinya dirancang untuk penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) secara menyeluruh, bukan semata-mata terbatas pada pelatihan manajer koperasi.
Paket anggaran penguatan SDM tersebut mencakup program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi kompetensi profesional, pengembangan talenta muda, pelatihan pengurus dan manajer koperasi, hingga pemanfaatan platform pembelajaran digital.
Dalam forum pembahasan bersama DPR pada 1 September 2026, Kemenkop tercatat mengajukan usulan tambahan anggaran secara keseluruhan sebesar Rp4,53 triliun.
Dari total usulan itu, sekitar Rp1,25 triliun di antaranya dialokasikan spesifik untuk fungsi pengawasan serta pendampingan operasional koperasi di tingkat daerah.
Pengajuan anggaran jumbo ini memicu sorotan tajam dan perhatian serius dari kalangan anggota DPR, terutama di tengah ketidakpastian nasib penempatan puluhan ribu calon manajer KDKMP yang sebelumnya telah melalui proses rekrutmen dan pembekalan.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengungkapkan bahwa pihaknya sampai saat ini masih menunggu keputusan dan kepastian teknis dari Kemenkop terkait penugasan para calon manajer tersebut.
Padahal, Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya sempat menyatakan target bahwa sekitar 30 ribu manajer ditargetkan mulai ditugaskan pada Agustus 2026.
Baca Juga: Bukan Cuma Gaya, Geely Panda Mini Karting Edition Bisa Tempuh 210 Km Sekali Cas, Harganya?
Kondisi di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan kesiapan infrastruktur dan SDM. Per 2 September 2026, PT Agrinas mencatat sebanyak 22.973 gerai KDKMP telah selesai dibangun secara fisik, dengan 1.067 gerai di antaranya bahkan sudah beroperasi melayani masyarakat tanpa kehadiran manajer koperasi yang difungsikan.
Merespons polemik penempatan ini, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menjelaskan bahwa proses pemetaan dan penempatan masih terus berjalan.
Menurutnya, proses ini memerlukan waktu lebih panjang karena mayoritas calon manajer mengajukan permohonan agar lokasi penugasan disesuaikan dengan domisili tempat tinggal mereka masing-masing. (*)