RADAR KUDUS - Pemerintah menyiapkan perubahan besar dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos). Sebanyak 50 juta warga yang masuk kelompok desil 1 hingga 5 ditargetkan menerima bantuan secara langsung melalui rekening bank. Skema tersebut rencananya mulai diuji coba pada kuartal I 2027.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan digitalisasi penyaluran bansos merupakan bagian dari upaya pemerintah membuat distribusi bantuan lebih transparan dan tepat sasaran.
Menurut Luhut, penerima bantuan nantinya tidak lagi menerima transfer dalam bentuk tunai. Seluruh transaksi diarahkan menggunakan sistem nontunai melalui rekening milik penerima.
Baca Juga: BRI Dorong Holding Ultra Mikro Tembus Sebatik, AO PNM Dampingi Pengusaha Rumput Laut
"Subsidi langsung diberikan pada rakyat ke bank account dari rakyat, itu arahan Presiden," kata Luhut di Kantor DEN, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Pada tahap awal, pemerintah menetapkan sekitar 50 juta warga yang berada dalam desil 1-5 sebagai sasaran. Jumlah penerima tersebut masih dapat berkembang sesuai dengan penyempurnaan data dan kebijakan pemerintah berikutnya.
Luhut menjelaskan, digitalisasi penyaluran bantuan juga ditujukan untuk menekan potensi penyimpangan. Dengan transaksi dilakukan melalui sistem perbankan, aliran dana diharapkan lebih mudah ditelusuri sekaligus mengurangi peluang terjadinya korupsi dalam proses distribusi bantuan.
Baca Juga: Eva Rataba Masuk Desil 4 Dengan Harta 16 Miliar, Anggota DPR Ini Tegaskan Tak Pernah Terima Bansos
"Jadi sekarang dengan ini akan semua transparan, terbuka, tapi tadi juga kita sepakat tidak ada lagi nanti cash transfer (tunai), jadi semua cashless transaction," ujarnya.
Sebelum uji coba dimulai, pemerintah akan lebih dulu membenahi sistem dan data penerima. Penguatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai Oktober 2026.
Pembenahan data menjadi salah satu pekerjaan penting karena pemerintah masih menemukan persoalan ketepatan sasaran dalam penyaluran bansos. Luhut menyebut sekitar 50 persen distribusi bantuan secara nasional selama ini dinilai masih tidak tepat sasaran.
"Kalau pendistribusian kita uji coba nanti pada kuartal satu tahun depan. Jadi tahun ini kita menyelesaikan semua data ini supaya lebih tertib," jelasnya.
Selain bansos, pemerintah juga menyiapkan kebijakan yang lebih luas terkait penyaluran subsidi secara langsung kepada masyarakat melalui rekening. Skema tersebut diarahkan agar bantuan diberikan kepada penerima, bukan lagi disalurkan dalam bentuk subsidi terhadap produk.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menginstruksikan agar masyarakat memiliki rekening bank. Dalam pelaksanaannya, pemerintah meminta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI menyediakan rekening bagi masyarakat.
Luhut menyebut kebutuhan anggaran untuk skema tersebut akan berasal dari APBN. Ia juga mengatakan pemerintah memiliki ruang fiskal dari efisiensi yang diperoleh melalui digitalisasi.
Baca Juga: Followers Hillstate Naik Sejak Megawati Datang, Red Sparks Justru Mengalami Penurunan, Berapa?
Menurut perhitungannya, efisiensi digitalisasi yang dilakukan pemerintah dapat mencapai Rp1.200 triliun. Dana tersebut disebut dapat mendukung upaya pemerintah agar manfaat efisiensi dirasakan hingga masyarakat bawah.
"Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah, jadi pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat," kata Luhut.
Dengan skema baru tersebut, pemerintah menargetkan penyaluran bantuan kepada kelompok masyarakat paling miskin dapat berlangsung lebih transparan, terdokumentasi, dan minim transaksi tunai. Namun, pelaksanaan secara penuh masih menunggu penyempurnaan data serta hasil uji coba yang dijadwalkan pada kuartal I 2027.
Editor : Mahendra Aditya