RADAR KUDUS – Posisi desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kini menjadi salah satu informasi penting bagi masyarakat yang ingin mengetahui pemetaan tingkat kesejahteraan sekaligus peluang menjadi sasaran sejumlah program bantuan pemerintah.
Masyarakat tidak perlu datang ke kantor pemerintah untuk mengecek posisi desil. Informasi tersebut dapat diperiksa secara mandiri menggunakan NIK 16 digit melalui situs resmi Cek Bansos Kementerian Sosial.
Cek Bansos Kemensos – situs resmi
Berdasarkan keterangan pada laman resmi Kemensos, DTSEN menjadi sumber data yang digunakan dalam pencarian penerima manfaat bansos. Sistem tersebut membagi keluarga di Indonesia ke dalam 10 kelompok kesejahteraan, mulai dari Desil 1 hingga Desil 10.
Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen terbawah, sedangkan Desil 10 berada pada kelompok 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Dengan demikian, semakin kecil angka desil, semakin rendah posisi kesejahteraan relatif keluarga dalam pengelompokan tersebut.
Pengelompokan ini tidak semata-mata ditentukan berdasarkan besar kecilnya penghasilan. BPS menjelaskan bahwa pemutakhiran DTSEN mempertimbangkan sejumlah variabel sosial ekonomi, antara lain identitas kependudukan, pendidikan, pekerjaan, kondisi tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kondisi kesehatan dan disabilitas, kepemilikan aset, hingga kepemilikan usaha.
Karena itu, desil tidak tepat dipahami sebagai batas nominal gaji tertentu. BPS juga menegaskan bahwa desil merupakan posisi relatif dalam pengelompokan tingkat kesejahteraan, sehingga tidak bisa disamakan begitu saja dengan angka pengeluaran per kapita.
Untuk mengecek Desil 1 sampai 10 pada 2026, masyarakat dapat membuka situs resmi Cek Bansos Kemensos. Setelah halaman terbuka, masukkan 16 digit NIK sesuai KTP, kemudian ketik huruf atau kode verifikasi yang ditampilkan sistem dan tekan tombol Cari Data.
Jika data tersedia, sistem akan menampilkan informasi yang berkaitan dengan data penerima manfaat, termasuk kategori desil yang tercatat dalam DTSEN. Masyarakat sebaiknya memastikan NIK yang dimasukkan sama persis dengan dokumen kependudukan untuk menghindari kegagalan pencarian.
Selain melalui situs, pengecekan juga dapat dilakukan melalui aplikasi resmi Cek Bansos. Pengguna perlu mengunduh aplikasi dari toko aplikasi resmi, kemudian masuk dan menggunakan fitur pengecekan yang tersedia dengan mengikuti proses verifikasi identitas.
Yang perlu diperhatikan, masuk dalam Desil 1-5 tidak otomatis berarti seseorang pasti menerima semua jenis bansos. Laman resmi Cek Bansos Kemensos menyebut Desil 1-4 atau 40 persen kelompok terbawah dapat diusulkan sebagai sasaran penerima PKH dan Sembako, sedangkan Desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK. Penetapan penerima tetap mengikuti ketentuan dan mekanisme masing-masing program.
Artinya, masyarakat tidak seharusnya menganggap angka desil sebagai tiket otomatis untuk mendapatkan bantuan. Status kepesertaan suatu program tetap bergantung pada kriteria, verifikasi, serta kebijakan yang berlaku untuk program tersebut.
Data desil juga bersifat dinamis. Kondisi sosial ekonomi keluarga dapat berubah sehingga posisi desil dapat mengalami pembaruan. Kemensos menyebut perubahan data dapat diajukan melalui desa atau kelurahan dan dinas sosial, maupun melalui aplikasi Cek Bansos dengan menyampaikan kondisi yang sesuai keadaan sebenarnya. Setelah itu, data akan diproses untuk penghitungan ulang secara berkala oleh BPS.
BPS pada April 2026 juga menyampaikan bahwa DTSEN terus dimutakhirkan untuk meningkatkan akurasi sasaran program pemerintah. Dalam DTSEN Volume 2 Tahun 2026, cakupan data mencapai sekitar 95,3 juta keluarga atau 289,3 juta individu, termasuk pembaruan data demografi dan hasil verifikasi lapangan.
Proses pemutakhiran tersebut penting karena kondisi ekonomi masyarakat tidak bersifat tetap. Perubahan pekerjaan, kepemilikan aset, kondisi rumah, jumlah anggota keluarga, maupun faktor sosial ekonomi lainnya dapat memengaruhi pemetaan kesejahteraan.
Bagi warga yang merasa posisi desilnya tidak sesuai kondisi sebenarnya, langkah yang paling tepat bukan menggunakan jasa pihak ketiga atau memberikan data pribadi kepada orang yang tidak dikenal. Masyarakat dapat memanfaatkan kanal resmi untuk mengajukan pemutakhiran data.
Jika pencarian tidak menemukan data, periksa kembali NIK 16 digit dan kode verifikasi yang dimasukkan. Apabila masalah tetap terjadi, masyarakat dapat menempuh jalur pemutakhiran atau pengaduan melalui pemerintah desa/kelurahan maupun dinas sosial sesuai mekanisme yang berlaku.
Dengan sistem DTSEN, pemerintah berupaya menggunakan basis data sosial ekonomi yang lebih terintegrasi untuk memperbaiki ketepatan sasaran berbagai program. BPS sendiri menegaskan bahwa pemutakhiran DTSEN dilakukan secara berkelanjutan agar data yang digunakan semakin mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.
Editor : Mahendra Aditya