RADAR KUDUS - Pembelian Motor Listrik Nasional (Molinas) akan didorong dengan skema pembiayaan yang lebih ringan. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bersama bank-bank Himbara menyiapkan opsi uang muka atau down payment (DP) 0 persen, sekaligus membuka peluang suku bunga lebih rendah dan tenor kredit lebih panjang.
Langkah tersebut disiapkan untuk mengatasi salah satu hambatan utama konsumen ketika ingin beralih dari sepeda motor berbahan bakar bensin ke kendaraan listrik, yakni besarnya biaya awal pembelian.
CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan perbankan dan lembaga pembiayaan yang berada di bawah ekosistem Danantara. Skema tersebut diharapkan dapat membuat motor listrik nasional lebih mudah dijangkau masyarakat.
Baca Juga: 10 Perusahaan RI Siap Garap Molinas, Pasar Motor Listrik Bisa Tembus US$170 Miliar
"DP-nya yang selama ini masih ada, kalau menurut informasi dari perbankan kami itu ada 10%, kita akan coba reduce bahkan akan kita coba hilangkan (DP 0%)," ujar Rosan saat peluncuran Motor Listrik Nasional di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026).
Rosan menjelaskan, besaran DP kredit motor listrik saat ini masih berada di kisaran 10 persen. Bagi sebagian konsumen, biaya awal tersebut dapat menjadi pertimbangan sebelum mengambil keputusan pembelian.
Karena itu, Danantara tidak hanya membidik penghapusan DP. Lembaga tersebut juga tengah mengkaji bunga kredit yang lebih rendah serta tenor pembiayaan lebih panjang. Kombinasi ketiga kebijakan tersebut diharapkan mampu menekan cicilan bulanan sehingga motor listrik menjadi lebih terjangkau.
Strategi ini sekaligus memiliki tujuan yang lebih besar. Pemerintah ingin meningkatkan permintaan domestik agar produsen motor listrik nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi. Jika penjualan tumbuh, industri komponen dan rantai pasok kendaraan listrik di dalam negeri juga diharapkan ikut berkembang.
Baca Juga: Nikel Jadi Kunci, Prabowo Dorong Indonesia Bangun Ekosistem Motor Listrik Nasional
Potensi pasarnya memang sangat besar. Rosan menyebut Indonesia memiliki sekitar 140 juta sepeda motor, dengan penjualan kendaraan roda dua baru sekitar 6-7 juta unit setiap tahun. Namun, motor listrik baru menyumbang sekitar 60.000-70.000 unit, atau kurang lebih 1 persen dari total pembelian tahunan.
Angka tersebut menunjukkan kesenjangan yang lebar antara potensi pasar sepeda motor Indonesia dan tingkat adopsi kendaraan listrik. Pemerintah melihat kondisi tersebut sebagai ruang pertumbuhan yang masih sangat luas.
Data industri juga memperlihatkan penjualan motor listrik Indonesia mulai tumbuh, meski volumenya masih jauh dibandingkan motor konvensional. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) mencatat penjualan sepeda motor domestik mencapai 6,41 juta unit pada 2025, meningkat dibandingkan sekitar 6,33 juta unit pada 2024.
Besarnya pasar sepeda motor konvensional tersebut menjadi alasan pemerintah dan pelaku industri menjadikan kendaraan roda dua sebagai salah satu sektor penting dalam percepatan elektrifikasi transportasi.
Di sisi lain, pemerintah juga terus memberikan dukungan melalui program insentif kendaraan listrik. Kebijakan bantuan pembelian motor listrik pernah menjadi salah satu instrumen untuk menurunkan harga efektif kendaraan dan mendorong masyarakat melakukan peralihan teknologi.
Namun, tantangan adopsi motor listrik bukan hanya harga pembelian. Konsumen juga mempertimbangkan ketersediaan stasiun pengisian, jarak tempuh, waktu pengisian baterai, layanan purnajual, harga baterai pengganti, serta nilai jual kembali.
Baca Juga: Prabowo Buka Jalan Motor Listrik Tanpa DP, Tukar Tambah Motor Bensin Disiapkan
Karena itu, pembiayaan DP 0 persen tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan. Skema tersebut harus dibarengi dengan bunga yang kompetitif dan perhitungan cicilan yang benar-benar terjangkau. Konsumen tetap perlu memperhatikan total pembayaran selama masa kredit, bukan hanya nominal DP.
Dari sisi pemerintah, pendekatan pembiayaan juga memiliki keuntungan karena dapat mendorong permintaan tanpa harus sepenuhnya mengandalkan subsidi harga kendaraan. Jika bank menyediakan pembiayaan dengan persyaratan yang lebih ringan, konsumen dapat memperoleh kendaraan melalui mekanisme kredit yang sudah familiar.
Rosan berharap peningkatan permintaan tersebut dapat menciptakan efek berantai bagi industri motor listrik nasional. Ketika pasar tumbuh, produsen memiliki insentif untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan distribusi, dan memperkuat ekosistem komponen lokal.
Kebijakan ini juga sejalan dengan target pemerintah untuk mempercepat pengembangan industri kendaraan listrik dalam negeri. Pemerintah sebelumnya telah menetapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai sekaligus mendorong investasi manufaktur dan komponen di Indonesia.
Tantangannya adalah bagaimana memastikan motor listrik nasional benar-benar kompetitif setelah skema pembiayaan diterapkan. Harga yang terjangkau harus diikuti kualitas produk, jaringan servis yang luas, ketersediaan suku cadang, serta infrastruktur pengisian yang memadai.
Jika seluruh faktor tersebut dapat berjalan bersamaan, DP 0 persen berpotensi menjadi pemicu penting bagi masyarakat yang selama ini masih ragu beralih ke kendaraan listrik.
Namun, istilah DP 0 persen perlu dipahami sebagai rencana skema pembiayaan, bukan berarti seluruh konsumen otomatis mendapatkan kredit tanpa uang muka. Persetujuan pembiayaan, bunga, tenor, persyaratan kredit, serta kebijakan masing-masing bank atau lembaga pembiayaan tetap akan menentukan apakah konsumen memenuhi kriteria.
Dengan pasar sepeda motor Indonesia yang mencapai jutaan unit setiap tahun, pergeseran kecil saja ke kendaraan listrik dapat menghasilkan tambahan permintaan dalam jumlah besar. Inilah yang menjadi alasan Danantara melihat pembiayaan lebih murah sebagai salah satu kunci untuk membuka pasar motor listrik nasional.
Jika terealisasi, kebijakan tersebut bukan hanya soal membuat cicilan lebih ringan. DP 0 persen dapat menjadi senjata untuk mengubah motor listrik dari produk yang masih dianggap mahal menjadi alternatif kendaraan harian yang lebih mudah dijangkau masyarakat.
Editor : Mahendra Aditya