RADAR KUDUS - Rencana pemerintah membatasi pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 mulai menjadi perhatian. Namun, istilah desil tidak bisa disamakan begitu saja dengan batas penghasilan tertentu karena penentuannya menggunakan pemeringkatan kesejahteraan berdasarkan sejumlah indikator.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan mekanisme agar subsidi Pertalite lebih tepat sasaran. Pembatasan tersebut direncanakan diterapkan secara bertahap, sehingga belum berarti masyarakat desil 9 dan 10 langsung dilarang membeli Pertalite saat ini.
Rencana itu dibahas Purbaya bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia setelah pertemuan pada Selasa (11/8/2026). Bahlil mengakui masih ada masyarakat yang tergolong mampu ikut menikmati subsidi BBM, termasuk kelompok yang berada pada desil 9 dan 10.
Pemerintah ingin mengubah pola penyaluran subsidi agar manfaat anggaran negara lebih banyak diterima kelompok masyarakat yang memang membutuhkan. Besarnya anggaran subsidi BBM menjadi salah satu alasan pemerintah terus mencari mekanisme agar distribusinya tidak salah sasaran.
Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan desil 9 dan 10?
Dalam sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), desil merupakan pemeringkatan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dibagi menjadi 10 kelompok. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Penjelasan tersebut juga digunakan dalam layanan informasi DTSEN pemerintah daerah.
Artinya, desil 9 dan 10 secara sederhana merupakan 20 persen kelompok keluarga dengan peringkat kesejahteraan relatif paling tinggi dalam populasi yang diperingkatkan. Namun, posisi tersebut tidak berarti setiap orang yang berada di dalamnya mempunyai penghasilan atau kekayaan yang sama.
Penentuan desil juga bukan sekadar melihat slip gaji atau nominal pendapatan bulanan. Sejumlah variabel digunakan untuk menyusun peringkat kesejahteraan keluarga, antara lain kepemilikan aset, kondisi tempat tinggal, pendidikan dan pekerjaan anggota keluarga, serta jumlah anggota keluarga.
Karena menggunakan sistem pemeringkatan, tidak ada angka penghasilan tunggal yang bisa dijadikan patokan bahwa seseorang pasti masuk desil 9 atau 10. BPS juga menjelaskan bahwa desil merupakan pembagian data menjadi 10 kelompok berdasarkan urutan tertentu, termasuk tingkat pengeluaran atau kesejahteraan.
Hal ini penting karena informasi berupa tabel yang mengklaim, misalnya, pendapatan tertentu otomatis masuk desil tertentu, tidak dapat dijadikan acuan resmi. Kementerian Sosial sebelumnya telah menyatakan bahwa informasi “Sistem Desil Terbaru 2026” yang menghubungkan desil dengan nominal pengeluaran dan kondisi tertentu merupakan informasi yang tidak benar.
Dengan demikian, seseorang yang memiliki penghasilan relatif tinggi belum tentu bisa menentukan sendiri status desilnya hanya berdasarkan nominal pendapatan. Pemeringkatan dilakukan pada tingkat keluarga dengan mempertimbangkan kondisi anggota keluarga secara keseluruhan.
Hal lain yang perlu digarisbawahi adalah rencana pembatasan Pertalite tersebut belum merupakan larangan yang sudah berlaku secara nasional. Pemerintah masih menyusun mekanisme teknis dan menyatakan implementasinya akan dilakukan secara bertahap. Purbaya bahkan menyebut penerapannya bukan untuk langsung dilakukan saat ini, melainkan setelah sistem dan mekanismenya siap.
Dalam pembahasan awal, pemerintah juga mempertimbangkan pendekatan berdasarkan jenis kendaraan. Bahlil sebelumnya memberikan contoh kendaraan mewah sebagai salah satu objek yang dapat dibatasi dari penggunaan BBM subsidi. Namun, mekanisme final dan kriteria teknis pembelian Pertalite masih dalam tahap pembahasan.
Karena itu, kabar bahwa semua masyarakat desil 9 dan 10 sudah tidak boleh membeli Pertalite mulai sekarang adalah keliru. Yang ada saat ini adalah rencana kebijakan untuk membatasi akses kelompok kesejahteraan atas agar subsidi BBM dapat lebih tepat sasaran.
Bila kebijakan tersebut akhirnya diterapkan, kelompok desil 9 dan 10 kemungkinan harus beralih menggunakan BBM nonsubsidi. Namun, bentuk pembatasan, mekanisme verifikasi, jenis kendaraan yang terkena aturan, serta waktu pelaksanaan masih menjadi bagian dari proses penyusunan pemerintah.
Persoalan desil juga tidak bisa dilepaskan dari kualitas data. Sebab, status kesejahteraan sebuah keluarga dapat berubah seiring perubahan kondisi ekonomi, pekerjaan, aset, jumlah anggota keluarga, maupun kondisi tempat tinggal. Karena itu, akurasi dan pembaruan DTSEN akan menjadi faktor penting apabila data tersebut nantinya digunakan untuk menentukan akses masyarakat terhadap subsidi BBM.
Dari sisi kebijakan, pemerintah menghadapi dua kepentingan sekaligus: menjaga subsidi tetap tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan dan mengurangi penggunaan subsidi oleh kelompok yang dinilai mampu. Tantangannya adalah memastikan sistem penyaringan tidak justru menutup akses masyarakat yang secara ekonomi masih membutuhkan BBM bersubsidi.
Dengan demikian, desil 9 dan 10 bukanlah label berdasarkan satu angka gaji tertentu, melainkan posisi relatif keluarga dalam pemeringkatan kesejahteraan. Desil 9 dan 10 berada di kelompok kesejahteraan tertinggi, dan dua kelompok inilah yang kini menjadi sasaran kajian pembatasan subsidi Pertalite.
Untuk sementara, masyarakat tidak perlu panik atau langsung menyimpulkan bahwa Pertalite sudah tidak bisa dibeli berdasarkan status desil. Pemerintah masih menyiapkan sistem dan pembatasan akan dilakukan secara bertahap setelah mekanismenya ditetapkan.
Editor : Mahendra Aditya