JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Program Motor Listrik Nasional (Molinas) beserta ekosistem pendukungnya di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026). Tak hanya mendorong produksi dalam negeri, pemerintah juga menyiapkan skema pembelian yang lebih terjangkau, termasuk penurunan bunga kredit dan opsi tanpa uang muka atau DP.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu bagian penting dari strategi pemerintah untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Prabowo mengatakan pemerintah akan berupaya membuat cicilan motor listrik lebih ringan sehingga kendaraan listrik tidak hanya menjadi pilihan masyarakat berpenghasilan tinggi.
“Kita akan turunkan bunga cicilan untuk rakyat. Kemudian kita usahakan tidak pakai DP,” kata Prabowo dalam peluncuran Molinas di Cikarang, Kamis (13/8/2026).
Baca Juga: Prabowo Luncurkan Motor Listrik Nasional, 20 Ribu Unit Sudah Diproduksi di Cikarang
Pernyataan tersebut sekaligus membuka peluang perubahan pola pembelian motor listrik di Indonesia. Selama ini, harga kendaraan dan skema pembiayaan menjadi salah satu pertimbangan utama masyarakat sebelum beralih dari sepeda motor berbahan bakar bensin.
Selain memangkas hambatan pembelian, pemerintah juga tengah menyiapkan program tukar tambah bagi pemilik sepeda motor berbahan bakar minyak. Dengan skema tersebut, masyarakat yang masih menggunakan motor bensin nantinya berpeluang menukarkan kendaraannya untuk beralih ke motor listrik.
Prabowo juga mengeklaim penggunaan motor listrik dapat memangkas biaya mobilitas harian secara signifikan. Berdasarkan perhitungan yang disampaikan dalam acara tersebut, pengeluaran menggunakan motor listrik disebut dapat lebih hemat setidaknya 50 persen dibandingkan motor berbahan bakar bensin, bahkan berpotensi mencapai 70 persen.
Angka tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong elektrifikasi kendaraan roda dua. Motor merupakan moda transportasi yang sangat dominan digunakan masyarakat Indonesia, sehingga peralihan sebagian kendaraan konvensional ke listrik dinilai dapat memberikan dampak terhadap konsumsi BBM nasional.
Data Badan Pusat Statistik yang dikutip Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) menunjukkan jumlah sepeda motor di Indonesia mencapai sekitar 139,45 juta unit pada 2025. Besarnya populasi tersebut membuat sektor roda dua menjadi salah satu sasaran paling potensial dalam program elektrifikasi transportasi.
Dari sisi industri, peluncuran Molinas dilakukan ketika Grup Indika melalui PT Ilectra Motor Group (ALVA) telah memproduksi 20.000 unit motor listrik. Capaian itu mendapat apresiasi langsung dari Prabowo yang menilai keberanian pelaku usaha membangun industri kendaraan listrik dalam negeri merupakan langkah penting.
Presiden bahkan memberikan target produksi yang jauh lebih tinggi. Ia menyatakan akan kembali mengunjungi fasilitas tersebut apabila produksi mencapai 200.000 unit dan kembali hadir ketika kapasitas produksi menembus 2 juta unit.
“Hari ini kelompok Indika telah berhasil produksi 20.000 motor. Saya bilang ke kelompok Indika, kalau kalian nanti mencapai 200.000, saya datang lagi. Dua juta, saya datang lagi,” ujar Prabowo.
Bagi pemerintah, target tersebut bukan sekadar mengejar jumlah kendaraan yang diproduksi. Pengembangan Molinas diarahkan untuk membangun rantai industri kendaraan listrik yang lebih lengkap, mulai dari manufaktur kendaraan hingga pembiayaan dan ekosistem pendukungnya.
Langkah itu juga sejalan dengan agenda pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Terlebih, pemerintah tengah melakukan penataan subsidi energi, termasuk mengkaji pembatasan pembelian Pertalite bagi kelompok masyarakat yang dinilai mampu.
Dalam konteks tersebut, motor listrik dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Sebelumnya, Aismoli memperkirakan perpindahan 900.000 motor bensin ke motor listrik secara teoritis dapat mengurangi konsumsi BBM sekitar 320 juta liter per tahun.
Jika jumlah kendaraan yang beralih mencapai 10 juta unit, Aismoli memperkirakan pengurangan konsumsi BBM secara ilustratif dapat mencapai sekitar 3,56 miliar liter per tahun.
Besarnya potensi tersebut menunjukkan bahwa elektrifikasi sepeda motor tidak hanya berkaitan dengan industri otomotif, tetapi juga menyentuh persoalan ketahanan energi dan fiskal negara.
Meski demikian, kemudahan pembiayaan dan penghapusan DP belum otomatis membuat adopsi motor listrik berjalan mulus. Pemerintah masih perlu memastikan harga kendaraan kompetitif, ketersediaan suku cadang, layanan purnajual, kualitas baterai, serta infrastruktur pengisian dan penukaran baterai semakin luas.
Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah mekanisme program tukar tambah. Pemerintah harus menentukan bagaimana valuasi motor lama, bentuk insentif, lembaga pembiayaan, hingga kriteria kendaraan yang dapat mengikuti program tersebut agar kebijakan tidak berhenti sebagai wacana.
Jika skema pembiayaan murah, tanpa DP, dan tukar tambah benar-benar terealisasi, hambatan awal masyarakat untuk membeli motor listrik berpotensi berkurang cukup besar.
Konsumen tidak hanya mendapatkan kendaraan dengan biaya operasional yang diklaim lebih rendah, tetapi juga memperoleh akses pembelian yang lebih ringan.
Dengan peluncuran Molinas, pemerintah kini mencoba mendorong elektrifikasi dari dua sisi sekaligus: memperbesar produksi kendaraan listrik nasional dan membuatnya lebih mudah dijangkau konsumen. Keberhasilan program akan sangat bergantung pada apakah janji bunga kredit lebih rendah, opsi tanpa DP, serta tukar tambah benar-benar dapat diterapkan secara luas.
Pada akhirnya, target pemerintah bukan hanya membuat semakin banyak motor listrik diproduksi, tetapi memastikan kendaraan tersebut benar-benar digunakan masyarakat.
Jika biaya pembelian dan biaya operasional sama-sama dapat ditekan, motor listrik berpotensi menjadi salah satu instrumen utama untuk mengurangi konsumsi BBM sekaligus memperkuat industri otomotif nasional.
Editor : Mahendra Aditya