BANDUNG BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman kekeringan pada musim kemarau 2026. Langkah itu dilakukan setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di seluruh wilayah Jawa Barat.
Status siaga tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 360/Kep.307-BPBD/2026 dan berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah mitigasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang dan meningkatkan risiko krisis air bersih, terutama di daerah yang selama ini kerap mengalami kekeringan.
Pelaksana Tugas Kepala BPBD Kabupaten Bandung Barat, Duddy Prabowo, mengatakan pemerintah daerah telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kesulitan air bersih berdasarkan pengalaman pada musim kemarau beberapa tahun terakhir.
"Kami sudah memasuki masa siaga kekeringan sejak 1 Juli hingga akhir September. Seluruh kesiapsiagaan difokuskan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap masyarakat," ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Baca Juga: IKN Belum Layak Jadi Financial Hub Dunia, Menkeu Purbaya Ungkap Alasan dan Singgung Bali
Delapan Kecamatan Masuk Daftar Prioritas Pengawasan
Pemetaan daerah rawan dilakukan dengan mengacu pada data kejadian kekeringan dalam beberapa tahun terakhir.
Pada musim kemarau 2023, sedikitnya delapan kecamatan terdampak kekeringan, yakni:
-
Cisarua
-
Ngamprah
-
Padalarang
-
Cipatat
-
Cipeundeuy
-
Cikalongwetan
-
Rongga
-
Gununghalu
Baca Juga: DPR Desak Aturan Permanen Komisi Ojol 8 Persen, Driver Minta Kepastian Hukum Bukan Sekadar Janji
Sementara pada 2024, wilayah terdampak meliputi Batujajar, Ngamprah, Padalarang, Cipatat, Cisarua, Cikalongwetan, dan Cipeundeuy.
Menurut Duddy, wilayah-wilayah tersebut kembali menjadi fokus pemantauan karena memiliki tingkat kerawanan tinggi ketika curah hujan menurun dalam waktu lama.
Selain memperhatikan riwayat kekeringan, BPBD juga memantau kondisi sumber mata air, debit sungai, serta kebutuhan air bersih masyarakat di masing-masing kecamatan.
Personel dan Mobil Tangki Disiagakan
Sebagai langkah antisipasi, BPBD Kabupaten Bandung Barat telah menyiapkan 20 personel siaga yang siap diterjunkan sewaktu-waktu apabila terjadi krisis air bersih.
Selain sumber daya manusia, pemerintah daerah juga menyiapkan tiga unit mobil tangki air untuk mendistribusikan bantuan ke desa atau kecamatan yang mengajukan permohonan.
Distribusi air bersih akan diprioritaskan bagi wilayah yang mengalami penurunan pasokan air secara signifikan, terutama kawasan yang bergantung pada mata air, sumur dangkal, maupun sumber air permukaan.
"Kesiapsiagaan personel dan peralatan sudah kami siapkan agar respons terhadap kebutuhan masyarakat dapat dilakukan dengan cepat," kata Duddy.
Dampak Kemarau Diprediksi Lebih Panjang
Pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan karena musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih lama dibandingkan kondisi normal.
Dalam sejumlah prakiraan cuaca, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebelumnya mengingatkan bahwa sebagian wilayah Indonesia akan mengalami penurunan curah hujan selama periode kemarau. Kondisi tersebut berpotensi memicu berkurangnya ketersediaan air bersih, meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, serta mengganggu sektor pertanian di sejumlah daerah.
Meski fenomena iklim dapat berbeda di setiap wilayah, pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak kemarau, termasuk memastikan distribusi air bersih tetap berjalan apabila masyarakat mulai mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.
Baca Juga: Setelah PHK Massal demi AI, Ford hingga IBM Ubah Strategi Perekrutan
Krisis Air Bersih Jadi Prioritas Penanganan
Selain memantau kondisi cuaca, BPBD juga akan melakukan pengawasan rutin terhadap ketersediaan air di wilayah rawan.
Koordinasi dilakukan bersama pemerintah desa, kecamatan, serta instansi terkait agar laporan mengenai kekeringan dapat segera ditindaklanjuti.
Apabila ditemukan wilayah yang mulai mengalami kesulitan air bersih, distribusi bantuan akan dilakukan sesegera mungkin untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan mampu mencegah dampak yang lebih luas, terutama bagi warga yang bergantung pada sumber air alami yang debitnya menurun drastis saat musim kemarau.
Pemda Imbau Masyarakat Hemat Air
Selain menyiapkan langkah darurat, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk mulai menggunakan air secara bijak selama musim kemarau berlangsung.
Penghematan penggunaan air dinilai penting agar cadangan air tetap tersedia hingga musim hujan kembali tiba.
Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada pemerintah desa atau BPBD apabila mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih, sehingga bantuan dapat segera disalurkan.
Dengan status siaga darurat yang berlaku hingga akhir September 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapat mempercepat upaya mitigasi agar dampak kekeringan terhadap masyarakat, sektor pertanian, dan lingkungan dapat diminimalkan.
Editor : Mahendra Aditya