RADAR KUDUS — Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat daerah mulai menghadapi tantangan operasional dan finansial yang krusial.
Gelombang aspirasi kini datang dari Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur.
Sejumlah mitra pengelola dapur MBG bersama para relawan lokal menggelar aksi untuk mendesak pemerintah agar program pemenuhan gizi nasional ini dapat terus berjalan secara berkesinambungan tanpa hambatan periodik.
Baca Juga: Jaga Marwah Adhyaksa: Jaksa Agung Larang Keras Jaksa Bikin Konten Media Sosial Pakai Seragam Dinas
Tekanan finansial ini mencuat setelah operasional dapur MBG dihentikan sementara waktu mengikuti kalender akademik masa libur sekolah.
Bagi para mitra penyedia, jeda operasional ini menjadi pukulan telak bagi arus kas (cash flow) usaha mereka, mengingat besarnya biaya modal awal yang telah diinvestasikan demi menyukseskan program prioritas pemerintah tersebut.
Jual Sawah Hingga Gadaikan Aset Demi Modal Dapur Miliaran Rupiah
Salah satu suara riil di lapangan disampaikan oleh Moh Holifi, seorang mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayah Kecamatan Arosbaya, Bangkalan.
Holifi membeberkan bahwa spesifikasi dan standardisasi ketat yang ditetapkan pemerintah untuk membangun satu unit dapur komunal MBG yang higienis membutuhkan dana yang sangat fantastis.
-
Nilai Investasi: Biaya pembangunan dan pengadaan alat masak skala besar berkisar antara Rp1,6 miliar hingga Rp2,5 miliar per titik dapur.
-
Pengorbanan Finansial: Demi memenuhi syarat modal ekuitas dan fasilitas penunjang tersebut, Holifi mengaku terpaksa menguras habis tabungan hingga melepas kepemilikan aset-aset berharga miliknya.
-
Pinjaman Perbankan: Kekurangan modal ditutupi melalui skema kredit pembiayaan dengan menjaminkan sertifikat tanah ke lembaga perbankan.
“Kami harus sampai menjual sawah keluarga dan menggadaikan aset yang tersisa ke bank agar proyek dapur ini bisa rampung. Masalahnya, meskipun saat ini dapur berhenti beroperasi karena anak sekolah sedang libur, cicilan utang di bank tetap berjalan dan jatuh tempo setiap bulan,” ungkap Holifi dengan nada getir.
Pengembalian Modal Tersendat, Mitra Berharap Layanan Dibuka Kembali
Menurut kalkulasi bisnis Holifi, penghentian sementara pasokan makanan ke sekolah-sekolah ini membuat proyeksi pengembalian modal (return on investment) menjadi semakin lambat dan tidak menentu.
Di sisi lain, biaya perawatan alat penunjang dan komitmen penggajian sejumlah tenaga kerja lokal yang membantu di dapur tetap harus ditanggung secara mandiri oleh mitra.
Kendati tengah didera kerugian operasional akibat jeda semester ini, Holifi menegaskan bahwa dirinya bersama asosiasi mitra SPPG lainnya di Madura tetap mendukung penuh visi jangka panjang pemerintah dalam mengentaskan tengkes (stunting) melalui MBG.
Aspirasi dan demonstrasi yang mereka suarakan murni bertujuan meminta jajaran kementerian terkait untuk menyusun regulasi taktis—misalnya dengan tetap mendistribusikan makanan bergizi melalui skema pemukiman atau kelurahan saat libur sekolah tiba.
Mereka berharap keran operasional dapur MBG dapat segera dibuka kembali secepatnya agar roda ekonomi sirkular di pedesaan kembali bergerak dan pemulihan gizi bagi anak-anak selaku penerima manfaat utama tidak terputus di tengah jalan. (*)