RADAR KUDUS — Kepala Negara melontarkan kritik tajam sekaligus otokritik mendalam terhadap potret struktural perekonomian domestik yang dinilainya mengalami kejanggalan besar.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keheranannya atas fenomena paradoks di mana indikator makroekonomi Indonesia menunjukkan performa positif, namun gagal meneteskan kesejahteraan secara merata ke lapisan masyarakat terbawah.
Pernyataan fundamental yang menghentak publik tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pidato pada upacara Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2026 di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, pada Selasa, 23 Juni 2026.
Baca Juga: Program MBG Dihentikan Sementara, Wali Murid di Daerah Sebut Harga Daging Ayam dan Telur Mulai Jinak
Gugat Angka Makro: Pertumbuhan Ekonomi versus Realitas Kelas Menengah
Di hadapan para ulama dan tokoh nasional, Presiden Prabowo membeberkan draf evaluasi ekonomi selama tujuh tahun terakhir.
Secara statistik, produk domestik bruto (PDB) Indonesia konsisten mencatatkan pertumbuhan rata-rata di kisaran 5 persen per tahun—sebuah angka yang kerap dipuji di panggung internasional.
Namun, Presiden menggugat narasi keberhasilan tersebut karena grafik pertumbuhan itu justru berjalan beriringan dengan draf peningkatan jumlah penduduk miskin baru serta fenomena menyusutnya populasi kelas menengah (middle class) yang terlempar ke bawah.
"Ini adalah sebuah anomali ekonomi yang aneh dan janggal. Hukum alam ekonomi menyatakan bahwa jika sebuah negara makin kaya dan ekonominya tumbuh, maka rakyatnya harus makin sejahtera secara menyeluruh.
Namun yang terjadi di lapangan justru sebaliknya, ada jurang pemisah yang makin lebar," tegas Presiden Prabowo dengan nada retorika yang kuat.
Oligarki Ekonomi dan Penyimpangan Cita-Cita Proklamasi
Presiden Prabowo menyimpulkan bahwa draf pertumbuhan ekonomi 5 persen yang selama ini dibanggakan rupanya bersifat tidak inklusif.
Manfaat finansial dari perputaran roda ekonomi nasional ditengarai hanya berputar dan dinikmati oleh segelintir elite atau kelompok konglomerasi tertentu, sementara mayoritas rakyat di akar rumput justru semakin terpinggirkan dan rentan secara ekonomi.
Kondisi ketimpangan sosial yang ekstrem ini dinilai sangat mencederai semangat dan cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan yang digagas oleh para pendiri bangsa (founding fathers), yang memandatkan kemakmuran bersama berdasarkan asas keadilan sosial.
Menutup pidatonya, mantan Danjen Kopassus tersebut menegaskan bahwa akar masalah dari paradoks ini terletak pada kesalahan sistemik tata kelola ekonomi makro terdahulu.
Sebagai pemegang mandat kekuasaan tertinggi, ia berkomitmen penuh untuk merombak regulasi moneter dan fiskal yang eksklusif, serta meluncurkan paket kebijakan reformasi struktural demi mengembalikan kekayaan negara ke tangan rakyat, sebagai wujud pemenuhan sumpah jabatan yang telah diucapkannya di hadapan konstitusi. (*)