RADAR KUDUS — Kepala Negara secara gamblang membongkar faktor utama di balik mandeknya peningkatan kesejahteraan bagi para tenaga pendidik dan aparatur sipil negara di tanah air.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa rendahnya nominal gaji guru serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama ini disebabkan oleh masifnya angka kebocoran kekayaan negara yang mengalir ke luar negeri tanpa memberikan dampak ekonomi bagi rakyat.
Pernyataan fundamental tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat memberikan pidato kebangsaan dalam acara Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, pada Selasa, 23 Juni 2026.
Pesan Terbuka untuk Ulama NU: "Uangnya Enggak Ada, Diambil Terus"
Di hadapan ratusan kiai, ulama, dan jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, Presiden Prabowo meminta para tokoh agama untuk ikut membantu memberikan pemahaman logis kepada masyarakat mengenai realitas postur keuangan negara saat ini.
Polemik kesejahteraan guru dan pegawai dinilai tidak bisa dilepaskan dari kondisi riil kas negara.
"Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat, harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang.
Ya, karena uangnya enggak ada, diambil terus," ujar Prabowo dengan nada lugas, sebagaimana dikutip dari tayangan langsung kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.
Presiden menambahkan, narasi mengenai keterbatasan APBD atau APBN dalam membiayai tunjangan guru bukanlah sekadar retorika birokrasi, melainkan cerminan dari hilangnya potensi pendapatan negara akibat aktivitas pengerukan kekayaan alam yang langsung dilarikan ke luar negeri secara ilegal.
Hitungan Para Ahli: Kebocoran Kas Negara Tembus US$150 Miliar Per Tahun
Guna memperkuat pernyataannya, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memaparkan draf data hasil kalkulasi matematis yang disusun oleh tim ahli ekonomi kepresidenan.
Berdasarkan indikator makroekonomi dan audit foreign capital flight, angka kebocoran atau hilangnya potensi pendapatan bersih negara ditaksir mencapai minimal US$150 miliar, atau jika dikonversikan dengan kurs terkini menyentuh angka fantastis sebesar Rp2.500 triliun setiap tahunnya.
Kebocoran sistemik ini mencakup berbagai modus, mulai dari pelarian modal (capital flight), praktik transfer pricing pada sektor pertambangan, manipulasi pajak korporasi besar, hingga penyelundupan komoditas sumber daya alam mentah keluar dari yurisdiksi hukum Indonesia.
Presiden Prabowo menegaskan, agenda prioritas pemerintahannya ke depan adalah melakukan pengetatan regulasi, penguatan sistem digitalisasi pengawasan keuangan, serta penegakan hukum tanpa tebang pilih.
Langkah ofensif ini dirasa menjadi satu-satunya jalan keluar logis untuk merebut kembali hak keuangan negara, demi mewujudkan struktur penggajian yang layak dan bermartabat bagi jutaan guru dan PNS di seluruh pelosok negeri. (*)