RADAR KUDUS — Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal berskala besar kembali membayangi sektor manufaktur nasional.
Sinyal bahaya ini diletupkan langsung oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, di hadapan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KSPSI 2026 yang digelar di Hotel Acacia, Jakarta Pusat.
Andi Gani menyampaikan kondisi darurat ketenagakerjaan yang dipicu oleh lonjakan drastis biaya energi operasional, khususnya harga gas bumi komersial untuk sektor industri manufaktur.
Tingginya beban biaya produksi ini membuat sejumlah pabrik mulai kehabisan napas untuk bertahan.
Hitung Mundur 10 Hari: Dua Raksasa Keramik di Ambang Gulung Tikar
Dalam pemaparannya yang emosional di mimbar Rakernas, Andi Gani membeberkan bahwa industri keramik nasional menjadi sektor yang paling pertama terhantam secara telak.
Berdasarkan laporan resmi yang diterima serikat buruh dari pihak manajemen pengusaha, sebanyak dua pabrik keramik terbesar yang berbasis di kawasan industri Bekasi, Jawa Barat—yakni Pabrik Milenium Keramik dan Mulia Keramik—sudah bersiap menghentikan operasional total dan merumahkan seluruh pegawainya.
Langkah efisiensi ekstrem ini disebut sebagai konsekuensi logis akibat ketidakmampuan perusahaan dalam menebus harga gas komersial yang melesat tidak rasional.
"Minggu depan, maksimal sepuluh hari ke depan, 55.000 orang ter-PHK. Pengusaha tadi sore sudah mengumpulkan kami dan memastikan akan mem-PHK seluruh pekerja.
Ini menjadi kemirisan dan kekhawatiran kita semua karena masalah gas industri," cetus Andi Gani di hadapan pimpinan DPR RI.
Lonjakan Harga Gas dari US$6 ke US$23 per MMBTU
Lebih lanjut, Andi Gani merinci bahwa akar masalah dari ancaman kolapsnya industri padat karya ini adalah volatilitas harga gas bumi industri yang naik berkali-kali lipat.
Harga gas yang semula berada di kisaran normal sebesar 6 dolar AS, per hari ini telah meroket tajam menembus angka 23 dolar AS per Million Metric British Thermal Unit (MMBTU).
Kondisi ini dinilai sangat mengerikan bagi kelangsungan industri dalam negeri. KSPSI pun meminta DPR RI dan kementerian terkait untuk segera melakukan intervensi kebijakan guna menstabilkan harga energi.
Jika tidak ada keputusan taktis dalam waktu dekat, badai PHK diprediksi akan segera merembet dan menjalar ke sektor padat karya lainnya, seperti industri tekstil, sandang, dan kulit (TSK) yang juga bergantung penuh pada pemakaian gas alam.
Respons Cepat DPR: Langsung Kontak Dirut Pertamina di Tempat
Mendengar laporan darurat yang dibawa oleh perwakilan buruh, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad langsung mengambil tindakan responsif di sela-sela acara.
Di hadapan para peserta rakernas, Dasco langsung melakukan panggilan telepon darurat kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, guna meminta klarifikasi sekaligus solusi mitigasi jangka pendek.
"Pak Dirut Pertamina, ini saya lagi di Rakernas KSPI. Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi, saya tadi udah rancang pidato, cuma buyar semua nih gara-gara soal gas," ujar Dasco mengawali komunikasinya.
Dasco menekankan perlunya jajaran Pertamina bersama Pertamina Gas Negara (PGN) untuk segera berkoordinasi melakukan penyesuaian tarif energi yang kompetitif demi melindungi puluhan ribu nasib kepala keluarga yang terancam kehilangan mata pencaharian dalam hitungan hari.
Pihak DPR menjadwalkan pertemuan lintas sektor antara pelaku usaha, perwakilan buruh, dan korporasi penyedia gas dalam waktu satu hingga dua hari ke depan untuk merumuskan formula mitigasi krisis tersebut. (*)