RADAR KUDUS – Dunia maya digegerkan dengan pengakuan terbuka dari pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK) yang kini menjadi sorotan publik.
Kasus ini mencuat setelah viralnya video wawancara Ketua BEM FH UBK, Muhamad Abdimaludin, yang dinilai gelagapan usai pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam perkembangan terbaru, Abdimaludin mengakui bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp20 juta dari seorang oknum yang disebut berasal dari kepolisian.
Uang tersebut diduga diberikan untuk mengarahkan perubahan rencana aksi demonstrasi mahasiswa.
Kasus ini kemudian memicu reaksi internal di kalangan mahasiswa UBK.
Pada Senin (22/6), sejumlah mahasiswa melakukan konfrontasi dan klarifikasi terhadap pengurus BEM FH UBK sebagai upaya untuk memulihkan nama baik kampus yang ikut terseret dalam isu tersebut.
Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, Abdimaludin tampak menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di hadapan forum mahasiswa.
“Saya mengaku salah dan memohon maaf kepada kalian semua,” ucap Abdimaludin sebagaimana dikutip Selasa (23/6).
Kronologi Dugaan Aliran Dana Rp20 Juta
Abdimaludin membeberkan bahwa dana tersebut diterimanya dari seseorang bernama Aan yang disebut merupakan anggota kepolisian.
Dana itu, menurut pengakuannya, berkaitan dengan upaya mengubah arah aksi demonstrasi dari Istana menuju Gedung DPR RI.
Meski demikian, ia menyebut aksi tetap berlangsung di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Ia juga menjelaskan pembagian dana tersebut kepada sejumlah pengurus lainnya.
Dari total Rp20 juta yang diterima, ia mengaku membagikan masing-masing Rp2,5 juta kepada dua senior, yakni Emon dan Saka.
Sementara itu, pembagian lain yang disebutkan antara lain:
- Pujiono (Ketua BEM FEB): Rp2 juta
- Muhammad Rafi Bastian (Wakil Ketua BEM FEB): Rp2 juta
- Rafly Maulana Akbar (Wakil Ketua BEM FH): Rp2,5 juta
- Mubarak Tuasamu (Pengurus BEM FH): Rp2,5 juta
“Sisanya digunakan untuk konsolidasi, dan sebagian masih ada di jok motor saya,” ungkapnya.
Bermula dari Audiensi dengan Wapres
Isu ini mencuat setelah aksi demonstrasi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada 15 Juni 2026.
Saat itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, termasuk UBK, Universitas Terbuka, dan Universitas MH Thamrin.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah aspirasi terkait kondisi sosial dan ekonomi nasional.
Namun, setelah audiensi berlangsung, perhatian publik justru tertuju pada video wawancara Ketua BEM FH UBK yang dianggap tidak konsisten dalam menjelaskan hasil pertemuan.
Video tersebut kemudian viral di media sosial dan memicu berbagai spekulasi hingga berujung pada pemeriksaan internal oleh mahasiswa UBK.
Hingga saat ini, pihak kampus disebut tengah melakukan proses evaluasi dan penanganan terhadap pengurus BEM yang terlibat dalam kasus tersebut.
Editor : Ali Mustofa