RADAR KUDUS — Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meliburkan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang masa libur sekolah memicu kritik keras dari para pelaku usaha.
Kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) BGN Nomor 12 Tahun 2026 tersebut dinilai mengabaikan efek domino yang sangat merugikan ekosistem pendukung di tingkat akar rumput, mulai dari pekerja lokal hingga sektor pertanian.
Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) secara blak-blakan membongkar kerugian sistemis yang harus ditanggung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur inti MBG akibat kebijakan pembekuan operasional berkala ini.
Hilangnya Pendapatan Relawan dan Kerugian Massal Pemasok
Dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Kompas TV pada Kamis (18/6/2026), Ketua Umum DPP GAPEMBI, Alven Stony, menjabarkan realitas pahit yang dihadapi para pengelola lapangan.
Dampak paling instan dan memprihatinkan dari penutupan dapur umum ini menyasar langsung pada aspek kemanusiaan dan kesejahteraan para pekerja lokal.
"Dampak dari pembekuan operasional SPPG yang lain adalah relawan tidak dapat bekerja dan otomatis tidak dapat diberi honor selama libur sekolah berlangsung.
Di sisi lain, para supplier (pemasok) jelas dirugikan; hasil tani, hasil ternak, dan komoditas pangan lainnya akan menumpuk tanpa kepastian serapan pasar," ujar Alven Stony dengan nada masygul.
Ancaman Pembusukan Massal Hasil Tani dan Ternak
GAPEMBI mengingatkan bahwa ekosistem MBG tidak bisa dianalogikan seperti sakelar lampu yang bisa dimatikan dan dinyalakan sesuka hati.
Ketika program dihentikan total mengikuti kalender libur sekolah, rantai pasok pangan yang sudah telanjur berproduksi secara rutin setiap hari akan mengalami penyumbatan pasokan (supply glut).
Beberapa dampak krusial pada sektor hulu yang disoroti meliputi:
-
Penumpukan Stok Komoditas: Ribuan ton sayur-mayur, daging ayam, telur, hingga susu segar yang sudah dipanen oleh petani dan peternak mitra terancam menumpuk di gudang pemasok karena kehilangan pembeli utama.
-
Risiko Pembusukan Bahan Baku: Karakteristik bahan pangan segar yang mudah rusak (perishable) berpotensi memicu kerugian materiil berskala besar jika tidak segera didistribusikan.
-
Kerugian Finansial UMKM: Para pemasok lokal yang telah mengikat kontrak pengadaan bahan baku terancam gulung tikar akibat mandeknya perputaran modal harian.
Keluhkan Absennya Insentif Penyelamat dari Badan Gizi Nasional
Tidak berhenti di situ, Alven Stony juga menyentuh persoalan krusial mengenai kebijakan fiskal internal BGN.
Pihak asosiasi menyayangkan sikap Badan Gizi Nasional yang sama sekali tidak memberikan kompensasi atau biaya insentif pemeliharaan kepada pihak SPPG selama masa penyetopan program berlangsung.
Padahal, selama masa vakum tersebut, para pengusaha dan pengelola dapur inti tetap harus menanggung biaya tetap (fixed cost) yang tidak sedikit, seperti biaya sewa tempat, perawatan alat-alat dapur berteknologi tinggi, hingga biaya utilitas lainnya.
GAPEMBI mendesak pemerintah untuk segera merevisi SE BGN 12/2026 dengan menyusun formula alternatif.
Pihak pengusaha mengusulkan agar distribusi makanan bergizi dialihkan ke pemukiman padat penduduk, posyandu, atau wilayah rentan stunting selama sekolah libur, sehingga misi pemenuhan gizi nasional tetap berjalan linier dengan keberlanjutan ekonomi para petani lokal. (*)