RADAR KUDUS — Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya memberikan penjelasan resmi mengenai dinamika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi di dalam negeri.
Di tengah sorotan publik terkait penyesuaian tarif energi, Teddy menegaskan bahwa harga komoditas Pertamax (RON 92) di Indonesia sebenarnya masih tergolong jauh lebih rendah dan kompetitif jika dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
Berdasarkan data terkini per 14 Juni 2026, harga rata-rata nasional untuk Pertamax berada di kisaran Rp16.250 per liter.
Baca Juga: Anggaran Diefisiensi, Damkar Kota Yogyakarta Perketat Filter Laporan Darurat Warga
Angka tersebut diklaim masih berada di bawah rapor harga jual BBM dengan spesifikasi oktan setara (RON 92) di negara-negara mitra ASEAN seperti Filipina, Myanmar, Thailand, Laos, bahkan Singapura yang menempati posisi tertinggi.
Redam Efek Gejolak Minyak Dunia Sejak Maret
Teddy memaparkan bahwa tren kenaikan harga minyak mentah dunia yang berlangsung secara konstan sejak Maret 2026 lalu, secara matematis memberikan tekanan yang sangat besar terhadap struktur beban biaya pokok produksi BBM domestik.
Ketegangan geopolitik global dan pemangkasan pasokan energi dunia menjadi pemicu utama fluktuasi tersebut.
Kendati demikian, Seskab menyatakan bahwa pemerintah tidak serta-merta melepas harga keekonomian ke tingkat tertinggi.
Pemerintah disebut-sebut terus melakukan berbagai upaya taktis dan bauran kebijakan guna meredam guncangan (shock absorber) agar harga Pertamax tidak mengalami lonjakan ekstrem dalam beberapa bulan terakhir.
"Pemerintah terus berkomitmen menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri secara terukur.
Meskipun kondisi pasar energi global sedang bergejolak hebat, penyesuaian tarif Pertamax diupayakan tetap berada dalam koridor yang wajar dan melindungi stabilitas ekonomi nasional," ujar Teddy Indra Wijaya.
Publik Ingatkan Faktor Daya Beli dan Tingkat Pendapatan
Pernyataan dari Sekretaris Kabinet ini pun langsung memantik diskursus hangat dan memunculkan beragam respons dari berbagai elemen masyarakat, pengamat ekonomi, hingga konsumen.
Sejumlah pakar ekonomi dari berbagai lembaga riset mengingatkan pemerintah bahwa komparasi harga energi antarnegara tidak boleh hanya dilihat dari kacamata nominal mata uang semata.
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, proporsional, dan adil, pemerintah diminta turut memasukkan variabel makroekonomi lainnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti:
Baca Juga: Tradisi dan Solidaritas: Warga Sudimoro Kudus Gelar Kirab Gebyar 1 Muharram 1448 H
-
Tingkat Pendapatan Per Kapita: Pendapatan rata-rata warga di negara seperti Singapura jauh lebih tinggi, sehingga keterjangkauan (affordability) mereka terhadap BBM mahal tetap terjaga.
-
Upah Minimum Daerah: Struktur upah riil pekerja di Indonesia dinilai masih memerlukan penyesuaian agar tidak tergerus oleh inflasi sektor transportasi.
-
Biaya Hidup Lokal: Kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok pasca-kenaikan BBM non-subsidi cenderung mengalami tekanan psikologis.
Diskursus ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan harga energi ke depan, agar tidak hanya kompetitif di atas kertas secara regional, tetapi juga tetap ramah bagi kantong dan daya beli masyarakat di dalam negeri. (*)