FIFA Buka Dasar Sanksi Persib: Sengketa Robert Alberts Berawal dari Utang Rp3 Miliar
BANDUNG – Persib Bandung menghadapi persoalan serius terkait sengketa finansial dengan mantan pelatihnya, Robert Rene Alberts. Dokumen resmi FIFA dengan nomor perkara FPSD-19488 menunjukkan perkara tersebut berkaitan dengan kesepakatan pembayaran yang dibuat pada 18 Februari 2025, bukan 2022 seperti versi yang sebelumnya beredar dari pihak klub.
Putusan FIFA tertanggal 3 Oktober 2025 itu menjadi dasar penting untuk memahami mengapa Persib kemudian mendapat konsekuensi berupa kewajiban membayar tunggakan beserta bunga dan ancaman sanksi larangan melakukan pendaftaran pemain apabila kewajiban tersebut tidak diselesaikan.
Dalam dokumen tersebut, FIFA mencatat Persib dan Robert memiliki kesepakatan penyelesaian kewajiban senilai Rp3 miliar. Pembayaran disusun dalam 10 tahap. Sebanyak Rp1,8 miliar dijadwalkan dibayarkan dalam delapan cicilan masing-masing Rp225 juta mulai Maret hingga Oktober 2025. Sisa Rp1,2 miliar kemudian dibagi menjadi dua pembayaran, masing-masing Rp600 juta pada November dan Desember 2025.
Perselisihan mulai mencuat ketika pembayaran pertama pada Maret 2025 tidak diterima Robert sesuai nominal yang disepakati. Dari kewajiban Rp225 juta, Robert hanya menerima Rp93.749.500.
Dalam berkas FIFA, perbedaan nominal tersebut berkaitan dengan persoalan fasilitas perjalanan. Selisih pembayaran disebut berhubungan dengan permintaan peningkatan kelas penerbangan dari ekonomi menjadi bisnis. Komunikasi antara Robert dan pihak Persib mengenai persoalan tersebut turut masuk dalam dokumen yang diperiksa FIFA.
Robert kemudian mengajukan perkara secara resmi ke FIFA pada 4 Juni 2025. Dalam gugatannya, mantan pelatih Persib itu menuntut pembayaran tunggakan yang disebut mencapai Rp581.250.000, termasuk kekurangan pembayaran dan cicilan berikutnya yang belum diselesaikan.
Rinciannya mencakup kekurangan pembayaran dari cicilan Maret serta kewajiban cicilan April dan Mei. Robert juga meminta penerapan bunga sebesar lima persen per tahun atas jumlah yang belum dibayarkan.
Hal yang menjadi sorotan dalam proses tersebut adalah respons Persib di hadapan FIFA. Berdasarkan putusan yang tersedia, klub tidak memberikan tanggapan terhadap gugatan yang diajukan Robert. Karena itu, Kamar Status Pemain FIFA memeriksa perkara berdasarkan dokumen, bukti, dan korespondensi yang disampaikan pihak penggugat.
Kondisi tersebut membuat versi dalam dokumen FIFA menjadi penting untuk membedakan antara kronologi yang disampaikan klub dengan fakta yang tercatat dalam proses hukum di tingkat internasional.
Dalam perkara ini, FIFA pada dasarnya menilai adanya kewajiban pembayaran yang lahir dari kesepakatan kedua pihak. Persoalannya bukan semata-mata mengenai hubungan kerja Robert sebagai mantan pelatih Persib, tetapi mengenai kepatuhan terhadap kesepakatan finansial yang telah dibuat dan kewajiban yang kemudian dinilai belum dipenuhi.
