JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengajukan penambahan volume Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi untuk tahun 2027.
Dalam pertemuan dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta pada hari Senin, 15 Juni 2026, Bahlil mengungkapkan bahwa alokasi solar subsidi diperkirakan akan meningkat dari 18,64 juta kiloliter (KL) pada 2026 menjadi sekitar 18,80 juta hingga 19 juta KL pada 2027.
Kementerian ESDM telah menyampaikan usulan peningkatan kuota solar subsidi ini dalam pertemuan terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Bahlil menjelaskan bahwa pada tahun 2026, volume BBM bersubsidi mencapai sekitar 19,17 juta KL, sedangkan untuk 2027, pemerintah menganggarkan antara 19,34 juta hingga 19,56 juta KL secara keseluruhan. "Pada tahun 2026, kuota solar adalah 18,64 juta KL, sementara untuk 2027, kita siapkan antara 18,80 juta KL hingga 19 juta KL," kata Bahlil dalam rapat yang berlangsung di Jakarta.
Baca Juga: Sentimen Damai Timur Tengah Mendorong Rupiah Menguat ke Rp17.708
Peningkatan ini ditujukan untuk memastikan adanya energi yang memadai untuk sektor produksi, transportasi, dan industri yang masih bergantung pada solar bersubsidi.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM juga akan mempertahankan subsidi biosolar (CN 48) sebesar Rp 1.000 per liter pada tahun 2027, dengan volume subsidi yang lebih besar daripada tahun sebelumnya. Subsidi ini diharapkan mampu menjaga kestabilan harga energi dan mendukung daya saing ekonomi nasional.
Kuota solar subsidi untuk tahun 2026 sebelumnya telah ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebesar 18.636.500 KL, mengalami penurunan sebesar 1,32 persen dibandingkan dengan kuota tahun 2025 yang mencapai 18. 885. 000 KL.
Baca Juga: Pertamax Melonjak ke Rp16.250, Bahlil: Harga Sudah Sesuai Perhitungan Pasar
Adanya usulan kenaikan untuk tahun 2027, pemerintah ingin meningkatkan efisiensi distribusi sekaligus memenuhi kebutuhan yang meningkat di sektor industri dan logistik.
Bahlil juga menyatakan bahwa tambahan volume solar bersubsidi ini tidak akan secara signifikan membebani anggaran negara, karena penyesuaian dibuat dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan energi di lapangan.
Pemerintah tetap berkomitmen untuk memastikan penerima subsidi tepat sasaran agar tidak terjadi penyimpangan dalam distribusi.
Rapat kerja antara Kementerian ESDM dan Komisi XII DPR RI ini melanjutkan pembahasan berbagai hal terkait RAPBN 2027, termasuk dalam sektor energi, listrik, dan bahan bakar minyak.
Baca Juga: Bahlil Buka Suara: Pemadaman Listrik Bukan Masalah Batu Bara, Tapi Trouble pada Mesin
Usulan Bahlil mengenai peningkatan kuota solar bersubsidi akan dibahas lebih lanjut oleh DPR sebelum disahkan dalam APBN 2027.
Jika usulan ini disetujui, Indonesia akan memiliki alokasi solar subsidi terbesar dalam beberapa tahun terakhir, dengan angka tengah mencapai 19 juta KL.
Keputusan akhir mengenai volume dan besaran subsidi solar untuk tahun 2027 diharapkan dapat ditentukan sebelum akhir tahun 2026, bersamaan dengan pengesahan APBN 2027 oleh DPR dan Presiden.
Peningkatan kuota solar bersubsidi menjadi perhatian publik, terutama bagi pelaku industri, transportasi, dan sektor logistik yang sangat bergantung pada ketersediaan energi bersubsidi.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau distribusi dan efektivitas subsidi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan sektor ekonomi yang memerlukan. (*)
Editor : Anita Fitriani