KUDUS – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menjadi salah satu program prioritas nasional pada 2026.
Dukungan besar dari kalangan pelajar menjadi alasan utama keberlanjutan program yang digagas untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi generasi muda Indonesia tersebut.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan bahwa mayoritas siswa masih menginginkan program ini terus dilaksanakan.
Berdasarkan data yang telah terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), jumlah penerima manfaat MBG saat ini mencapai sekitar 43,4 juta siswa dari total 53,5 juta peserta didik di seluruh Indonesia.
Menurut Abdul Mu'ti, data yang terintegrasi tersebut memungkinkan pemerintah melakukan pemetaan secara lebih akurat terhadap siswa penerima manfaat.
Data mencakup identitas siswa, alamat, hingga sekolah tempat mereka belajar sehingga penyaluran program dapat dilakukan lebih tepat sasaran.
Meski demikian, pemerintah berencana melakukan sejumlah penyesuaian dalam mekanisme pelaksanaan.
Salah satu perubahan yang tengah dikaji adalah pelibatan kantin sekolah sebagai penyedia makanan bergizi bagi siswa.
Selama ini, distribusi makanan dalam program MBG sebagian besar dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun ke depan, sekolah dapat diberikan peran lebih besar melalui dapur maupun kantin sekolah yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.
"Kantin sekolah berpotensi menjadi bagian dari pelaksanaan program, tetapi tetap berada dalam koordinasi dan pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN)," ujar Abdul Mu'ti saat kunjungan kerja di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
Langkah tersebut dinilai dapat memperluas jangkauan layanan sekaligus mempercepat distribusi makanan bergizi kepada para siswa.
Selain itu, pelibatan kantin sekolah juga berpotensi meningkatkan pemberdayaan ekonomi di lingkungan pendidikan.
Evaluasi Ketat untuk Cegah Keracunan
Terkait sejumlah kasus keracunan makanan yang sempat terjadi dalam pelaksanaan MBG di beberapa daerah, Abdul Mu'ti menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghentikan program secara keseluruhan.
Menurutnya, yang perlu dilakukan adalah evaluasi terhadap dapur atau penyedia makanan yang terbukti tidak memenuhi standar operasional.
Apabila ditemukan pelanggaran serius, pemerintah dapat memberikan sanksi hingga pencabutan izin operasional.
Pendekatan tersebut sejalan dengan kebijakan Badan Gizi Nasional yang selama ini menekankan pentingnya pengawasan kualitas bahan baku, proses pengolahan, distribusi, hingga penyajian makanan kepada siswa.
Bangun Generasi Sehat dan Kompetitif
Pemerintah menilai program MBG memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Selain membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak usia sekolah, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan konsentrasi belajar, kesehatan fisik, dan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Sejumlah kajian dari Kementerian Kesehatan dan berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa kecukupan gizi pada usia sekolah berkontribusi terhadap perkembangan kognitif, daya tahan tubuh, serta produktivitas anak dalam jangka panjang.
Karena itu, pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan generasi masa depan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pendidikan akademik, tetapi juga kondisi kesehatan dan status gizi peserta didik.
Dengan berbagai penyempurnaan yang sedang disiapkan, termasuk optimalisasi data penerima manfaat dan kemungkinan pelibatan kantin sekolah, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan semakin efektif dalam menjangkau siswa yang benar-benar membutuhkan sekaligus mendukung lahirnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di tingkat global.
Editor : Mahendra Aditya