JAKARTA – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyesuaikan tarif layanan Transjabodetabek menuai sorotan dari berbagai pihak. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai kebijakan tersebut berpotensi menjadi langkah mundur dalam upaya menekan polusi udara dan mendorong perubahan pola mobilitas masyarakat menuju transportasi publik.
Direktur Eksekutif Walhi, Muhammad Aminullah, menegaskan bahwa kenaikan tarif angkutan umum justru dapat mengurangi minat masyarakat menggunakan transportasi massal. Kondisi itu dikhawatirkan membuat sebagian warga kembali mengandalkan kendaraan pribadi untuk beraktivitas sehari-hari.
"Rencana kenaikan tarif Transjabodetabek bertentangan dengan upaya Pemerintah Jakarta dalam mengendalikan pencemaran udara," ujar Aminullah dalam keterangannya yang dikonfirmasi pada Sabtu (13/6/2026).
Menurut dia, selama beberapa tahun terakhir pemerintah telah berupaya memperluas akses layanan transportasi publik melalui pembangunan infrastruktur dan pembukaan rute baru. Langkah tersebut dilakukan untuk mengubah kebiasaan masyarakat yang selama ini masih sangat bergantung pada sepeda motor maupun mobil pribadi.
Namun, ketika tarif angkutan umum dinaikkan, insentif untuk berpindah moda transportasi menjadi berkurang. Akibatnya, tujuan besar membangun sistem transportasi perkotaan yang lebih berkelanjutan dinilai bisa terhambat.
"Jika biaya menggunakan transportasi publik meningkat, masyarakat akan melakukan perhitungan ulang. Tidak sedikit yang akhirnya memilih kembali menggunakan kendaraan pribadi karena dianggap lebih fleksibel," katanya.
Ancaman bagi Upaya Pengendalian Polusi
Persoalan ini dinilai semakin krusial mengingat Jakarta masih bergelut dengan persoalan kualitas udara. Dalam berbagai pemantauan kualitas udara internasional maupun domestik selama beberapa tahun terakhir, Jakarta kerap masuk dalam kategori udara tidak sehat pada banyak hari dalam setahun.
Sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang utama emisi pencemar udara di kawasan perkotaan. Emisi gas buang dari jutaan kendaraan bermotor menghasilkan polutan seperti PM2.5, nitrogen dioksida (NO2), dan karbon monoksida yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
Data inventarisasi emisi yang pernah dipublikasikan Pemprov DKI Jakarta menunjukkan bahwa kendaraan bermotor merupakan kontributor dominan terhadap pencemaran udara di ibu kota. Karena itu, peningkatan penggunaan transportasi umum dipandang sebagai strategi penting untuk menekan emisi.
Dalam konteks tersebut, Walhi menilai kebijakan tarif seharusnya dirancang untuk mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum, bukan sebaliknya.
Pengguna Transportasi Publik Masih Rendah
Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta, tingkat penggunaan transportasi publik baru berada di kisaran 23,4 persen dari total perjalanan masyarakat. Angka itu masih jauh dari target berbagai kota besar dunia yang mengandalkan transportasi massal sebagai tulang punggung mobilitas.
Padahal, pemerintah mengklaim jaringan layanan transportasi publik di Jakarta telah menjangkau sekitar 90 persen wilayah ibu kota melalui integrasi Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, KRL Commuter Line, hingga layanan Transjabodetabek yang menghubungkan daerah penyangga.
"Dalam kondisi demikian, kenaikan tarif justru berisiko menjadi disinsentif bagi masyarakat untuk beralih ke transportasi publik," ujar Aminullah.
Subsidi Dinilai sebagai Investasi Kota
Pemprov DKI Jakarta sebelumnya menyebut besarnya beban subsidi sebagai salah satu pertimbangan untuk melakukan penyesuaian tarif Transjabodetabek. Operasional layanan yang menjangkau wilayah Bodetabek membutuhkan dukungan anggaran cukup besar agar tarif tetap terjangkau.
Walhi berpandangan bahwa subsidi transportasi publik tidak semestinya dilihat semata sebagai beban fiskal daerah. Menurut organisasi tersebut, dana yang digelontorkan pemerintah merupakan investasi jangka panjang yang memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan ekologis.
Manfaat itu antara lain berupa berkurangnya kemacetan lalu lintas, penurunan emisi gas buang, membaiknya kualitas udara, meningkatnya produktivitas masyarakat akibat waktu tempuh yang lebih efisien, hingga penghematan biaya kesehatan yang timbul akibat penyakit terkait polusi udara.
"Transportasi publik adalah layanan dasar perkotaan. Keberpihakan pemerintah diperlukan agar masyarakat memperoleh pilihan mobilitas yang murah, aman, nyaman, dan ramah lingkungan," kata Aminullah.
Dilema Antara Beban Anggaran dan Kepentingan Publik
Rencana penyesuaian tarif Transjabodetabek kini menempatkan Pemprov DKI Jakarta pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, pemerintah harus menjaga keberlanjutan pembiayaan layanan transportasi publik. Namun di sisi lain, keterjangkauan tarif menjadi kunci untuk menarik lebih banyak pengguna.
Sejumlah pengamat transportasi menilai evaluasi tarif perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, dampak lingkungan, serta target peningkatan pangsa angkutan umum.
Jika kenaikan tarif tak diikuti skema perlindungan bagi kelompok rentan maupun peningkatan kualitas layanan yang signifikan, kebijakan tersebut dikhawatirkan justru menghambat transformasi sistem transportasi Jakarta menuju kota yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Editor : Mahendra Aditya