RADAR KUDUS — Imbas dari tersendatnya pencairan dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN), program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah dilaporkan lumpuh sementara.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah terpaksa menghentikan aktivitas dapur produksi mereka karena tidak adanya kepastian anggaran untuk menutup biaya operasional harian.
Dihimpun dari berbagai pemberitaan media, penghentian layanan pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah ini sudah meluas ke beberapa provinsi, termasuk Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur.
Baca Juga: Tanggapi Kenaikan Harga Pertamax, Bos Danantara: "Masa Ditanggung Terus..?"
Kasus serupa kini juga melanda wilayah Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Bontang, yang mengakibatkan ribuan siswa kehilangan hak mendapatkan pasokan makanan bergizi mereka.
Pesan Berantai di Media Sosial dan Jeritan Pengelola Lokal
Kabar mengenai berhentinya operasional dapur MBG ini awalnya mencuat ke publik melalui pesan berantai yang viral di berbagai platform media sosial.
Pesan tersebut diduga kuat dikirimkan oleh pihak manajemen pengelola SPPG kepada para penerima manfaat, mulai dari jajaran kepala sekolah, guru, hingga kader posyandu di wilayah terdampak.
Salah satu titik yang dikonfirmasi resmi menghentikan layanannya secara total adalah SPPG Bontang Utara 2.
Dapur pelayanan ini sejatinya memegang peran krusial karena bertanggung jawab memasok makanan untuk 2.528 penerima manfaat yang tersebar di enam sekolah dan lima posyandu.
Kepala SPPG Regional Bontang, Surya Dwi Saputra, membenarkan kabar miring yang beredar tersebut.
Kendati demikian, ia mengaku belum mengantongi data makro mengenai jumlah pasti seluruh SPPG di kawasannya yang terpaksa gulung tikar sementara.
"Benar, beberapa dapur pelayanan di Bontang memang berhenti beroperasi untuk sementara waktu. Hal ini terjadi karena adanya persoalan teknis terkait mekanisme pembayaran anggaran dari pusat," ungkap Surya saat memberikan konfirmasi pada Rabu (10/6/2026).
Menolak Ambil Risiko Menggunakan Dana Talangan
Menurut penjelasan Surya, anggaran operasional dari pemerintah pusat sebenarnya dijadwalkan cair pada Senin (8/6/2026) lalu.
Namun, hingga tenggat waktu tersebut lewat, dana yang dinantikan dari Badan Gizi Nasional (BGN) tak kunjung masuk ke rekening pengelola di daerah tanpa adanya alasan teknis yang transparan.
Menghadapi ketidakpastian tersebut, pihak pengelola SPPG memilih mengambil langkah aman dengan menghentikan total produksi makanan.
Mereka enggan memaksakan diri atau mengambil risiko finansial yang lebih besar, mengingat biaya pengadaan bahan baku segar harian memerlukan modal yang tidak sedikit.
"Kami belum tahu pasti sampai kapan penghentian ini akan berlangsung. Kami hanya bisa berharap semoga kendala di pusat bisa diselesaikan secepatnya agar anak-anak bisa kembali mendapatkan manfaat program ini," tambah Surya.
Di sisi lain, Surya juga mengungkapkan fakta bahwa saat ini terdapat dua unit SPPG di wilayah Bontang Selatan yang juga terpantau tidak beroperasi.
Namun, khusus untuk dua dapur di Bontang Selatan tersebut, penyebabnya bukan karena tersendatnya anggaran BGN, melainkan karena fasilitas dapur mereka dinilai belum memenuhi standardisasi kelayakan dan kriteria higienitas yang ditetapkan oleh tim pengawas pusat.
Kini, para guru dan orang tua murid di berbagai daerah hanya bisa menunggu langkah cepat dari Badan Gizi Nasional untuk segera mengurai benang kusut birokrasi keuangan ini demi keberlangsungan pemenuhan gizi anak bangsa. (*)