RADAR KUDUS — Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tercatat sebagai daerah pertama di Indonesia yang mengawali Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia.
Kegiatan ini menjadi tanda dimulainya rangkaian persiapan menuju pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan menjadi salah satu fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memberikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilai sangat aktif dalam menyukseskan agenda strategis tersebut.
“Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama yang melaksanakan pencanangan Sensus Ekonomi. Kami sangat mengapresiasi Bapak Gubernur yang telah mengundang para kepala daerah untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan ini,” ujar Amalia saat membuka Pencanangan Sensus Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan 2026 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (10/6/2026).
Amalia menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan pendataan besar yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali.
Tujuannya adalah untuk menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, mulai dari sektor usaha, aktivitas ekonomi masyarakat, hingga kondisi rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia.
Ia menegaskan bahwa hasil sensus akan menjadi data penting yang sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis fakta di lapangan.
“Jika pelaksanaan ini berhasil, pemerintah daerah akan mendapatkan manfaat besar karena data yang dihasilkan dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih akurat,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan bahwa pencanangan Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah awal yang sangat penting dalam proses persiapan nasional.
Ia menilai pemetaan kondisi ekonomi masyarakat secara detail sangat dibutuhkan untuk memahami situasi riil di lapangan.
“Kami membutuhkan data ekonomi yang lebih rinci, termasuk jenis usaha masyarakat serta keterlibatan dalam koperasi. Karena itu kami juga berharap mendapatkan arahan langsung dari BPS,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan sensus agar data yang diperoleh benar-benar akurat dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah maupun nasional.
Di sisi lain, BPS bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) turut menggelar sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya pendataan ekonomi nasional.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti dan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin.
Dalam sosialisasi itu dijelaskan bahwa sektor kesehatan menjadi salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, sektor ini juga menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi seperti layanan kesehatan, industri farmasi, alat kesehatan, hingga sektor pendukung lainnya.
Pemerintah berharap Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang akurat terkait struktur dan perkembangan dunia usaha di Indonesia.
Data tersebut nantinya akan digunakan untuk memetakan potensi ekonomi, mengukur kontribusi sektor usaha, melihat persebaran kegiatan ekonomi, serta merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Melalui kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan partisipasi aktif masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi sumber data utama yang mendukung pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data.