RADAR KUDUS - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan transformasi besar dalam sistem penyaluran bantuan sosial (bansos).
Salah satu perubahan yang sedang dikaji adalah mengalihkan sebagian bantuan yang selama ini diberikan dalam bentuk barang, seperti beras dan subsidi komoditas tertentu, menjadi bantuan tunai langsung kepada masyarakat penerima manfaat.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program bantuan pemerintah sekaligus memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Baca Juga: 26 Nama Tokoh Elite Siap Dibongkar Eks Wakil Kepala BGN dalam Kasus Dugaan Korupsi Program MBG
Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah juga tengah mengembangkan sistem Digital Single ID berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) yang akan menjadi fondasi baru dalam pengelolaan data penerima bantuan sosial.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini sedang mengintegrasikan berbagai program bantuan sosial yang selama ini tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga.
Melalui integrasi tersebut, bantuan nantinya dapat disalurkan secara lebih sederhana, transparan, dan tepat sasaran.
Menurut Luhut, rata-rata nilai bantuan sosial yang diterima masyarakat dari berbagai program pemerintah mencapai sekitar Rp5,4 juta per orang.
Dengan sistem yang lebih terintegrasi, bantuan tersebut dapat diberikan secara langsung melalui mekanisme transfer tunai kepada penerima manfaat.
"Rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang," ujar Luhut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan implementasi Digital Single ID dapat mulai berjalan pada akhir tahun ini.
Sistem tersebut akan menjadi basis data tunggal yang menghubungkan berbagai informasi penting terkait masyarakat, sehingga pemerintah memiliki gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi ekonomi dan kebutuhan setiap warga.
Dengan memanfaatkan teknologi AI, pemerintah dapat melakukan pemetaan penerima bantuan secara lebih rinci dan real time.
Hal ini diharapkan mampu mengurangi berbagai persoalan yang selama ini sering muncul dalam penyaluran bansos, seperti data ganda, penerima yang tidak tepat sasaran, hingga masyarakat yang seharusnya berhak namun belum tercatat dalam sistem.
"Pada akhir tahun ini mungkin akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai," kata Luhut.
Perubahan pendekatan subsidi juga menjadi bagian dari reformasi yang sedang dirancang pemerintah. Selama ini, sebagian subsidi diberikan dalam bentuk barang atau komoditas tertentu.
Namun ke depan, pemerintah mempertimbangkan untuk mengubah skema tersebut menjadi bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pendekatan ini dinilai lebih efisien karena masyarakat memiliki keleluasaan dalam menggunakan bantuan sesuai kebutuhan masing-masing.
Selain itu, pemerintah juga dapat mengurangi potensi kebocoran anggaran yang sering terjadi dalam distribusi barang bersubsidi.
Digital Single ID tidak hanya dirancang untuk mendukung program bansos. Sistem tersebut juga diharapkan menjadi instrumen penting dalam berbagai kebijakan ekonomi nasional.
Dengan data yang lebih lengkap dan terintegrasi, pemerintah dapat menyusun program pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif, termasuk dalam pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Luhut menjelaskan bahwa data yang tersedia dalam sistem tersebut memungkinkan pemerintah memahami latar belakang ekonomi, aktivitas usaha, hingga kebutuhan pembiayaan masyarakat secara lebih akurat.
Dengan demikian, penyaluran program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
"Nanti kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan memberikan KUR yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya," ujarnya.
Pemerintah berharap integrasi data melalui Digital Single ID dapat menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
Selain memastikan bantuan tepat sasaran, sistem ini juga diharapkan mampu mempercepat proses pengambilan keputusan dalam berbagai program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Transformasi digital tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat.
Dengan dukungan teknologi AI dan basis data yang terintegrasi, pemerintah optimistis berbagai program bantuan dan subsidi dapat disalurkan secara lebih efektif sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga yang membutuhkan. (*)
Editor : Ghina Nailal Husna