MAGELANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghadapi gangguan operasional di daerah. Sebanyak 49 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sempat menghentikan aktivitas secara serentak akibat tertundanya pencairan dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terlebih di saat BGN tengah menjadi sorotan setelah mencuatnya dugaan kasus korupsi yang menyeret sejumlah mantan petingginya. Namun, pengelola program memastikan penghentian operasional tersebut murni disebabkan persoalan teknis administrasi dan sama sekali tidak berkaitan dengan kasus hukum yang sedang berjalan.
Koordinator Wilayah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kabupaten Magelang, Nrangwesthi Widyaningrum, menjelaskan bahwa pada Senin (8/6/2026) seluruh 49 dapur MBG di Magelang sempat berhenti melayani penerima manfaat. Namun, pada sore harinya dua dapur telah menerima kembali pencairan dana sehingga dapat bersiap melanjutkan operasional.
"Awalnya ada 49 dapur yang berhenti. Setelah ada pencairan, dua dapur kembali menerima dana sehingga tersisa 47 dapur yang masih menunggu," ujarnya.
Bukan Dampak Dugaan Korupsi
Westhi menegaskan keterlambatan pencairan dana tidak berkaitan dengan dugaan korupsi yang melibatkan tiga mantan pejabat tinggi BGN, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan wakil kepala, Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung.
Menurutnya, dana operasional MBG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga proses pencairannya harus melalui sejumlah tahapan lintas lembaga, termasuk verifikasi administrasi di Kementerian Keuangan.
"Karena ini dana APBN, mekanismenya memang melibatkan beberapa institusi. Ada proses yang harus dilalui sebelum dana masuk ke masing-masing rekening virtual SPPG," jelasnya.
Ia mengakui bahwa dalam satu kali pencairan, dana yang ditransfer ke satu dapur MBG dapat mencapai Rp400 juta, tergantung kebutuhan layanan dan jumlah penerima manfaat di wilayah tersebut.
Sistem Prioritas Pencairan Dana
Dalam rapat koordinasi daring antara BGN dengan para kepala SPPG pada Sabtu (6/6/2026), disepakati bahwa pencairan dana akan dilakukan secara bertahap menggunakan sistem prioritas.
SPPG yang memiliki sisa saldo di rekening virtual di bawah Rp150 juta, atau sekitar 30 persen dari saldo ideal sebesar Rp500 juta, akan diprioritaskan menerima tambahan dana operasional.
Sebaliknya, dapur yang masih memiliki saldo di atas angka tersebut harus menunggu giliran pencairan berikutnya.
Skema ini diterapkan untuk memastikan layanan tetap berjalan pada dapur yang berada dalam kondisi paling mendesak.
Gangguan Administrasi Berulang
Kasus di Magelang bukanlah insiden tunggal. Dalam beberapa hari terakhir, keterlambatan pencairan dana juga dilaporkan terjadi di sejumlah daerah lain seperti Solo, Karanganyar, Demak, Brebes, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Sambas, Ponorogo, hingga Blitar.
Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan sistem keuangan dan tata kelola program MBG yang saat ini terus diperluas secara nasional.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa program berskala besar seperti MBG membutuhkan sistem distribusi anggaran yang adaptif dan memiliki mekanisme mitigasi risiko. Tanpa itu, gangguan administratif dapat berdampak langsung pada jutaan penerima manfaat.
BGN: Program Tetap Berjalan
Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, memastikan pemerintah tetap berkomitmen menjalankan Program Makan Bergizi Gratis sesuai target yang telah ditetapkan.
Ia menyebut pencairan dana operasional sebenarnya sudah dilakukan secara bertahap sejak Jumat (5/6/2026), dan keterlambatan yang terjadi lebih disebabkan penyesuaian teknis dalam proses administrasi.
"Jadi, tidak ada masalah. Ini masalah teknis saja," ujarnya di Istana Negara, Jakarta.
Pemerintah optimistis seluruh dapur yang terdampak dapat kembali beroperasi setelah proses top up dana selesai dilakukan.
Tata Kelola Jadi Penentu Keberhasilan
Program MBG merupakan salah satu proyek prioritas nasional yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia, menekan angka stunting, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Namun, besarnya anggaran dan luasnya cakupan program menuntut sistem tata kelola yang cepat, transparan, dan akuntabel.
Keterlambatan pencairan dana yang berulang menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukan hanya menyediakan anggaran, tetapi memastikan dana tersebut dapat diterima tepat waktu oleh pelaksana di lapangan.
Sebab bagi ribuan siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menggantungkan pemenuhan gizi dari program ini, satu hari keterlambatan berarti tertundanya manfaat yang seharusnya mereka terima.
Editor : Mahendra Aditya