BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke atas, untuk mengubah kebiasaan berbelanja dengan lebih memprioritaskan warung tetangga, pedagang keliling, dan pelaku usaha mikro di lingkungan sekitar. Langkah sederhana tersebut diyakini mampu menciptakan efek domino dalam menggerakkan ekonomi akar rumput dan mempercepat penurunan angka kemiskinan.
Ajakan itu disampaikan Dedi Mulyadi usai Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Terbaik II Tingkat Provinsi dalam kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting yang diberikan Kementerian Dalam Negeri.
Menurut pria yang akrab disapa KDM itu, upaya mengatasi kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui program bantuan sosial atau kebijakan fiskal. Masyarakat juga memiliki peran besar melalui pola konsumsi yang berpihak kepada ekonomi lokal.
"Warga menengah ke atas sebaiknya berbelanja di lingkungan sekitar, seperti warung tetangga dan pedagang keliling, agar perputaran ekonomi terjadi di tingkat masyarakat bawah dan angka kemiskinan terus berkurang," ujar Dedi dalam keterangannya di Bandung, Senin (8/6/2026).
Uang yang Berputar di Lingkungan Sendiri
Dedi menilai setiap rupiah yang dibelanjakan di warung kecil memiliki dampak sosial yang lebih luas. Uang tersebut tidak hanya menjadi pendapatan pedagang, tetapi juga digunakan kembali untuk memenuhi kebutuhan keluarga, biaya pendidikan anak, hingga modal usaha kecil lainnya.
Konsep ini dikenal dalam ekonomi sebagai local multiplier effect, yaitu efek berganda dari perputaran uang di tingkat lokal yang dapat memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat.
Ketika masyarakat lebih memilih berbelanja di usaha kecil dibanding seluruh kebutuhannya dipusatkan pada ritel modern, maka peluang bertahannya pelaku UMKM menjadi lebih besar.
Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa sektor usaha mikro, kecil, dan menengah menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja Indonesia. Hal ini menjadikan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
Penghargaan Jadi Pemacu, Bukan Alasan Berpuas Diri
Dedi menegaskan penghargaan yang diterima Jawa Barat bukanlah tujuan akhir. Pengakuan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintahan, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat desa, RT/RW, hingga kader Posyandu yang bekerja langsung di tengah masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan menurunkan angka kemiskinan dan stunting tidak terlepas dari berbagai intervensi yang dilakukan secara terintegrasi hingga ke tingkat desa.
"Capaian ini adalah hasil kerja kolektif. Tapi kita tidak boleh terlena. Justru penghargaan ini harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras," katanya.
Kepedulian Sosial Dimulai dari Lingkungan Terdekat
Selain mengajak masyarakat memperkuat ekonomi lokal, KDM juga mengingatkan pentingnya kepedulian terhadap kondisi sosial di sekitar tempat tinggal.
Ia meminta warga tidak ragu membantu anak-anak yang mengalami kekurangan gizi dengan memberikan makanan bergizi sesuai kemampuan masing-masing.
"Kalau melihat ada anak-anak yang kekurangan gizi, segera bantu dengan memberikan makanan bergizi," ujarnya.
Menurut Dedi, budaya gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia harus kembali diperkuat sebagai salah satu solusi menghadapi persoalan kemiskinan.
Target Nasional Turunkan Kemiskinan
Ajakan Dedi Mulyadi sejalan dengan target pemerintah pusat yang ingin mempercepat pengurangan kemiskinan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan nasional turun ke kisaran 6,0 hingga 6,5 persen pada 2027, lebih rendah dibanding target sebelumnya sebesar 6,5–7,5 persen.
Pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,30–4,87 persen pada 2027, dari kisaran 4,44–4,96 persen pada 2026.
Tak hanya itu, rasio gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan juga ditargetkan membaik ke rentang 0,362–0,367, dari sebelumnya 0,377–0,380.
"Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar. Justru harus terus dipersempit," ujar Presiden Prabowo dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) di DPR RI.
Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui target kenaikan Indeks Modal Manusia menjadi 0,575 pada 2027 serta peningkatan Indeks Kesejahteraan Petani.
Kemiskinan Tak Selalu Butuh Program Besar
Pesan yang disampaikan KDM menunjukkan bahwa memerangi kemiskinan tidak selalu harus dimulai dari program berskala besar dengan anggaran triliunan rupiah.
Perubahan perilaku sehari-hari, seperti membeli sayur dari pedagang keliling, berbelanja kebutuhan di warung tetangga, atau membantu anak yang mengalami kekurangan gizi, dapat menjadi bentuk intervensi sosial sederhana yang dampaknya nyata.
Jika dilakukan secara kolektif, langkah kecil tersebut dapat memperkuat ekonomi keluarga, menjaga keberlangsungan usaha mikro, sekaligus mempersempit kesenjangan sosial di tengah masyarakat.
Editor : Mahendra Aditya