JAKARTA – Di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terhadap pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan terhadap kondisi fiskal negara, Presiden Prabowo Subianto memanggil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan serta ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, ke Istana Kepresidenan, Selasa (9/6/2026).
Pertemuan tersebut memunculkan berbagai spekulasi mengenai langkah strategis yang tengah disiapkan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kehadiran dua tokoh yang dikenal memiliki pengalaman panjang dalam mengelola kebijakan ekonomi dinilai menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak menganggap enteng situasi yang berkembang.
Luhut dan Chatib tiba bersamaan di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 15.30 WIB. Namun, keduanya memilih irit bicara ketika ditanya awak media mengenai agenda pembahasan dengan Presiden.
"Memang dipanggil Presiden," ujar Chatib singkat, tanpa menjelaskan lebih lanjut substansi pertemuan tersebut.
Sinyal Konsolidasi Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah
Pemanggilan Chatib Basri terjadi di saat pasar tengah menyoroti pelemahan rupiah yang sempat menyentuh kisaran Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi, terutama dampaknya terhadap harga barang impor, dunia usaha, hingga daya beli masyarakat.
Sebagai mantan Menteri Keuangan periode 2013–2014 dan ekonom yang dikenal kritis, pandangan Chatib dinilai memiliki bobot penting dalam merumuskan respons kebijakan pemerintah.
Sebelumnya, dalam forum Grab Business Forum (GBF) 2026 di Jakarta, Chatib mengungkapkan bahwa tantangan ekonomi Indonesia saat ini tidak sepenuhnya berasal dari gejolak global. Menurutnya, persoalan utama justru berkaitan dengan tingkat kepercayaan pasar terhadap kondisi fiskal Indonesia.
"Persoalan kita adalah confidence risk. Kalau isu ini bisa diatasi, sebenarnya ada peluang besar untuk memperbaiki keadaan," ujarnya.
Bukan Semata Dampak Konflik Global
Chatib membantah anggapan bahwa pelemahan rupiah hanya dipicu oleh konflik geopolitik di Timur Tengah atau faktor eksternal lainnya.
Menurut dia, indikator risiko fiskal Indonesia telah menunjukkan tekanan bahkan sebelum konflik tersebut terjadi. Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah pergerakan Credit Default Swap (CDS) Indonesia, yang sering digunakan investor untuk mengukur tingkat risiko gagal bayar suatu negara.
Ia menilai pasar sedang mencermati konsistensi pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal, terutama terkait kemampuan negara memenuhi berbagai kebutuhan belanja tanpa mengganggu keberlanjutan APBN.
"Kalau dikatakan semata-mata karena perang, itu tidak sepenuhnya benar. Negara lain juga terdampak, tetapi depresiasi mata uangnya tidak sedalam Indonesia," kata Chatib.
Berbeda dengan Krisis 1998
Meski rupiah berada dalam tekanan, Chatib menegaskan bahwa kondisi saat ini berbeda jauh dibandingkan krisis moneter 1998.
Saat itu, Indonesia menerapkan rezim nilai tukar semi tetap yang membuat gejolak kurs lebih sulit dikendalikan. Kini, Indonesia menggunakan sistem nilai tukar mengambang (flexible exchange rate) sehingga penyesuaian dapat berlangsung lebih alami sesuai mekanisme pasar.
Selain itu, pelaku usaha dan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dinilai telah memiliki instrumen mitigasi risiko, termasuk lindung nilai (hedging), untuk menghadapi volatilitas mata uang.
"Situasinya berbeda dengan 1998. Sistem nilai tukar kita lebih fleksibel sehingga daya tahannya lebih baik," jelasnya.
Kelompok Rentan Harus Jadi Prioritas
Di balik berbagai indikator makro, Chatib mengingatkan bahwa kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah merupakan pihak yang paling rentan terdampak.
Pelemahan rupiah dapat meningkatkan harga bahan baku impor seperti gandum dan kedelai, yang pada akhirnya memengaruhi harga pangan serta kebutuhan pokok.
Karena itu, pemerintah didorong memperkuat program perlindungan sosial agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
"Yang harus dijaga adalah kelompok lower middle income melalui penguatan social protection," ujarnya.
Ruang Fiskal Kian Terbatas
Chatib juga menilai pemerintah menghadapi ruang gerak fiskal yang semakin sempit. Dalam kondisi seperti sekarang, opsi menaikkan pajak atau menambah utang dinilai berisiko karena dapat meningkatkan beban ekonomi.
Ia menyarankan pemerintah melakukan rasionalisasi anggaran melalui pemangkasan belanja secara selektif tanpa mengorbankan program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
"Kalau meminjam uang sekarang, biayanya mahal. Pilihan paling realistis adalah melakukan efisiensi belanja secara terukur," katanya.
Menurutnya, ukuran kesehatan fiskal tidak cukup hanya dilihat dari rendahnya rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Yang lebih penting adalah kemampuan negara menghasilkan penerimaan untuk memenuhi kewajiban tersebut secara berkelanjutan.
Istana Belum Ungkap Agenda Detail
Selain menerima Luhut dan Chatib, Presiden Prabowo pada hari yang sama juga menggelar rapat terbatas dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta menerima surat kepercayaan dari sejumlah duta besar negara sahabat di Istana Merdeka.
Meski agenda pertemuan dengan Chatib Basri dan Luhut Binsar Pandjaitan belum diungkap secara resmi, kehadiran keduanya di tengah meningkatnya perhatian terhadap kondisi ekonomi dinilai sebagai langkah konsolidasi pemerintah untuk menjaga kepercayaan pasar.
Di tengah tekanan ekonomi dan meningkatnya ekspektasi publik, pemerintah kini menghadapi tantangan besar: bukan hanya memastikan stabilitas angka-angka makro tetap terjaga, tetapi juga meyakinkan masyarakat dan pelaku usaha bahwa arah kebijakan ekonomi berada di jalur yang tepat.
Editor : Mahendra Aditya