RADAR KUDUS - Etika komunikasi publik lembaga negara kembali menjadi sorotan tajam setelah akun media sosial resmi Badan Gizi Nasional (BGN) kedapatan mengunggah sebuah poster digital yang kontroversial.
Unggahan tersebut berisi ucapan terima kasih dan apresiasi yang ditujukan kepada sejumlah mantan pejabat teras BGN yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi megaproyek program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meskipun pengelola akun resmi institusi tersebut bergerak cepat dengan menghapus (take down) unggahan itu tak lama setelah dipublikasikan, nasi telah menjadi bubur.
Baca Juga: Jembatan Perbatasan Jepara-Pati Diatasi Pusat, Akan Dibangun Ulang dengan Model Gantung
Tangkapan layar (screenshot) poster ucapan tersebut terlanjur diabadikan oleh warganet dan beredar luas di berbagai platform media sosial seperti X (Twitter) dan Instagram, hingga memicu gelombang kemarahan serta kritik pedas dari masyarakat luas.
Dinilai Tidak Peka dan Cederai Rasa Keadilan Masyarakat
Poster digital yang memicu kegaduhan tersebut menampilkan wajah para mantan petinggi BGN lengkap dengan untaian kalimat apresiatif berbunyi: "Terima Kasih atas Dedikasi, Pengabdian, dan Kepemimpinan selama Menjabat".
Langkah humas lembaga bentukan pemerintah ini dinilai publik sangat blunder, tidak peka terhadap situasi (tone deaf), serta mencederai rasa keadilan masyarakat.
Warganet menyayangkan bagaimana mungkin sebuah instansi pemerintah yang anggarannya baru saja dikorupsi miliaran rupiah justru memberikan penghormatan formal kepada oknum yang diduga menjadi dalang di balik kerugian negara tersebut.
"Ini adalah bentuk kegagalan empati institusional. Di saat rakyat marah karena anggaran makanan bergizi untuk anak-anak sekolah dikorupsi, lembaga ini malah sibuk membuatkan poster perpisahan yang manis untuk para tersangkanya," tulis salah satu komentar kritis warganet di media sosial.
Banyak pihak menilai bahwa tindakan BGN tersebut dapat memicu opini publik yang keliru, seolah-olah lembaga negara memberikan pembelaan atau pemakluman terselubung terhadap tindakan koruptif di lingkungan internal mereka.
Hal ini dinilai kontraproduktif dengan semangat bersih-bersih dan upaya penegakan hukum agresif yang sedang digalakkan oleh Korps Adhyaksa.
Menyoroti Bobroknya Tata Kelola Komunikasi Publik Lembaga Negara
Kontroversi ini pun menggelinding menjadi perdebatan yang lebih luas mengenai standardisasi dan tata kelola komunikasi publik instansi pemerintahan di ruang siber.
Para pengamat komunikasi politik menilai kasus ini membuktikan adanya ruang kosong dalam hal penyaringan konten (content filtering) dan kurangnya sensitivitas krisis (crisis sensitivity) di kalangan tim kehumasan lembaga negara.
Hingga saat ini, jejak digital dari unggahan yang dihapus tersebut masih terus digoreng dan menjadi buah bibir netizen.
Publik kini menuntut adanya klarifikasi serta penjelasan resmi dari pihak manajemen atau jajaran pimpinan baru Badan Gizi Nasional untuk menjelaskan motif utama di balik penerbitan poster yang berujung pada kecaman massal tersebut.
Kasus ini menjadi pemelajaran mahal bahwa institusi negara harus selalu selaras dengan kegelisahan rakyat, terutama dalam isu-isu sensitif seperti pemberantasan korupsi. (*)