RADAR KUDUS - Kondisi geopolitik dan stabilitas domestik Indonesia kian menunjukkan dinamika yang menghangat di pertengahan tahun ini.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer—yang akrab disapa Noel—secara terbuka melayangkan peringatan keras kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Noel mengendus adanya potensi eskalasi politik berskala besar yang diperkirakan bakal memuncak pada periode Juni hingga Juli 2026.
Baca Juga: Pangkas Beban APBN, Badan Gizi Nasional Ubah Strategi Makan Bergizi Gratis Berbasis Kantin Sekolah
Secara blak-blakan, ia mengibaratkan potensi gejolak sosial ini sebagai bayang-bayang kelam gerakan reformasi, atau yang ia sebut sebagai fenomena "1998 jilid kedua".
Menurut pengamatannya, berbagai simpul gerakan massa kini mulai merapatkan barisan di tengah situasi nasional yang kian fluktuatif.
Konsolidasi Massa di Tengah Memburuknya Indikator Ekonomi
Noel mengklaim bahwa pergerakan di akar rumput bukan lagi sekadar wacana. Berbagai elemen strategis masyarakat sipil, mulai dari kelompok mahasiswa, aliansi buruh, hingga organisasi pemuda, dilaporkan telah intens melakukan konsolidasi.
Gerakan ini ditengarai mengarah pada mobilisasi aksi massa besar-besaran yang berpotensi memicu ketidakstabilan dan menggoyang legitimasi roda pemerintahan saat ini.
Faktor pemantik utama dari keresahan ini dinilai bersumber dari sektor makroekonomi yang terus menunjukkan tren pemburukan dalam beberapa pekan terakhir.
"Tekanan ekonomi yang kian menghimpit masyarakat, mulai dari kejatuhan nilai tukar rupiah yang drastis hingga rontoknya indeks pasar saham, menjadi bahan bakar utama meningkatnya ketidakpuasan publik dan potensi gejolak sosial dalam waktu dekat," urai Noel memberikan analisisnya.
Ramalan Mendiang Faisal Basri Jadi Kenyataan
Peringatan yang dilontarkan Noel ini seolah membuka kembali memori publik pada proyeksi ekonomi yang pernah disampaikan oleh mendiang ekonom senior, Faisal Basri, sekitar dua tahun silam.
Kala itu, Faisal sempat meramalkan secara presisi bahwa pada tahun 2026, nilai tukar mata uang Garuda berisiko merosot tajam hingga menembus angka Rp18.000 sampai Rp19.000 per dolar AS.
Proyeksi suram tersebut kini benar-benar menjadi kenyataan pahit. Untuk pertama kalinya dalam sejarah keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah resmi terkoreksi hingga melampaui level psikologis Rp18.000 per dolar AS.
Depresiasi mata uang yang ekstrem ini berdampak langsung pada tergerusnya daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah yang kini paling rentan terkena dampak stagflasi.
Rentetan Skandal Korupsi dan Krisis Kepercayaan Publik
Situasi kian diperparah oleh rentetan badai hukum dan skandal korupsi yang melanda institusi-institusi strategis negara secara berturut-turut dalam hitungan hari.
Baca Juga: Kelalaian Puntung Rokok, Proyek Pabrik Mobil Listrik BYD di Subang Nyaris Terbakar Hebat
Publik disuguhi pemandangan penegakan hukum yang agresif, mulai dari operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, hingga penggeledahan mendadak kantor Badan Gizi Nasional (BGN) oleh pihak Kejaksaan Agung.
Kasus yang paling menyita perhatian adalah pencopotan sekaligus penahanan mantan pimpinan BGN atas dugaan kasus korupsi dana program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Akumulasi dari krisis ekonomi, sengkarut hukum, dan polemik politik yang terjadi secara simultan ini dinilai para pengamat dapat menjadi titik balik runtuhnya kepercayaan publik (crisis of confidence) jika pemerintah tidak segera mengambil langkah penyelamatan yang taktis dan konkret. (*)