RADAR KUDUS — Agenda kunjungan luar negeri yang intensif dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa waktu terakhir mulai menuai catatan kritis dari para pengamat dan praktisi diplomasi senior.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Dino Patti Djalal, secara terbuka melayangkan saran agar kepala negara mulai mereduksi frekuensi perjalanan dinas internasional yang dinilai menyerap anggaran negara dalam jumlah yang sangat masif.
Dino menilai, dalam lanskap hubungan internasional modern, tidak semua agenda diplomasi harus dihadiri langsung oleh presiden.
Ia mengusulkan agar sejumlah pertemuan yang sifatnya teknis atau seremonial didelegasikan sepenuhnya kepada Menteri Luar Negeri beserta jajaran diplomat karier.
Langkah penyerahan mandat ini diproyeksikan mampu menekan pengeluaran belanja negara secara signifikan tanpa harus mengorbankan kualitas maupun efektivitas hubungan bilateral dan multilateral Indonesia.
Transformasi Digital dan Diplomasi Virtual
Lebih lanjut, pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) ini menyoroti lompatan besar teknologi komunikasi pascapandemi yang seharusnya diadopsi secara maksimal oleh birokrasi kepresidenan.
Dino mencontohkan bagaimana sejumlah pemimpin negara maju di dunia kini lebih selektif dalam melakukan perjalanan dinas.
Mereka lebih memilih mengoptimalkan panggilan video (video call), telekonferensi, atau justru bertindak sebagai tuan rumah dengan menerima kunjungan pemimpin asing di negara mereka sendiri.
Dalam argumentasinya, Dino menekankan aspek rasio efisiensi biaya yang sangat timpang antara metode konvensional dan pemanfaatan teknologi digital.
"Satu video call itu bernilai Rp0 secara anggaran operasional, namun esensi substansi pembahasannya tetap dapat tercapai secara instan.
Jika metode virtual ini dioptimalkan, negara bisa menghemat anggaran perjalanan dinas kepresidenan yang nilainya mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah per satu kali lawatan," ujar Dino Patti Djalal.
Tuntut Transparansi dan Akuntabilitas Publik
Selain menyoroti aspek pemborosan anggaran (fiscal un-efficiency), mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat ini juga menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang matang dan transparansi menyeluruh dari setiap agenda kunjungan luar negeri presiden.
Dino mendesak agar setiap rencana lawatan internasional diumumkan kepada publik jauh-jauh hari, lengkap dengan target serta indikator capaian (output) yang jelas bagi kepentingan nasional.
Sikap terukur dan transparan ini dinilai sangat krusial untuk memperkuat akuntabilitas tata kelola pemerintahan di mata masyarakat.
Dengan adanya keterbukaan informasi, pemerintah dapat meredam sentimen negatif dan kecurigaan publik yang belakangan ini kian marak di media sosial, di mana sebagian masyarakat menilai intensitas perjalanan luar negeri presiden sudah berada pada tahap yang berlebihan dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (*)