RADAR KUDUS - Partai Gerindra memberikan penjelasan terkait polemik bantuan 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bantuan tersebut ditegaskan sebagai program resmi pemerintah yang tidak melanggar ketentuan hukum maupun aturan keuangan negara.
Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, mengatakan program penyaluran sapi kurban itu merupakan bagian dari Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres).
Program tersebut telah dianggarkan secara resmi dalam APBN 2026 dan dijalankan melalui mekanisme pemerintahan yang berlaku.
Menurut Bahtra, anggaran itu bukan berasal dari dana pribadi Presiden Prabowo yang kemudian diklaim sebagai bantuan pribadi.
Ia menegaskan negara memang memiliki pos anggaran khusus untuk program bantuan sosial dan kemasyarakatan yang diperuntukkan bagi masyarakat di berbagai daerah.
Bahtra menjelaskan pelaksanaan Banmaspres memiliki dasar hukum yang jelas. Pengelolaannya dilakukan sesuai Undang-Undang APBN 2026, Undang-Undang Keuangan Negara, hingga aturan mengenai perbendaharaan negara melalui Kementerian Sekretariat Negara.
Ia juga menilai program bantuan semacam itu bukan hal baru dalam pemerintahan Indonesia.
Pada masa pemerintahan sebelumnya, bantuan presiden kepada masyarakat juga pernah dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari bantuan sembako, perbaikan rumah warga, bantuan korban bencana, hingga dukungan pendidikan dan kesehatan.
Gerindra menilai kehadiran negara dalam momentum keagamaan seperti Iduladha merupakan bentuk pelayanan sosial kepada masyarakat.
Program kurban presiden dinilai dapat membantu masyarakat sekaligus memperluas manfaat perayaan Iduladha, terutama bagi kelompok yang membutuhkan.
Bahtra pun menyebut polemik yang berkembang lebih banyak bernuansa politis dibanding substansi program itu sendiri.
Ia meminta publik tidak membangun opini negatif terhadap program yang dinilai membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan turut menggerakkan perekonomian daerah.
Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiontoro mengungkapkan pengadaan 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo pada Iduladha 2026 menelan anggaran sekitar Rp100 miliar yang bersumber dari APBN melalui skema bantuan kemasyarakatan presiden.
Juri menjelaskan besaran harga sapi berbeda di setiap daerah karena dipengaruhi bobot hewan kurban dan lokasi pengadaan.
Pemerintah menyesuaikan pembelian dengan kondisi harga di masing-masing wilayah agar distribusi bantuan dapat berjalan merata di seluruh Indonesia.
Editor : Mahendra Aditya