Dugaan Korupsi Eks Jampidsus Jadi Sorotan, Pakar Minta Proses Hukum Dikawal Ketat
RADAR KUDUS – Penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, terus menjadi perhatian.
Sejumlah pakar menilai proses hukum dalam perkara tersebut harus diawasi secara ketat agar berjalan transparan, profesional, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Pakar hukum pidana Mohammad Saleh Gawi mengatakan, penyidik Kepolisian dinilai telah menemukan bukti permulaan yang cukup dalam perkara tersebut.
Karena itu, menurutnya, perhatian publik kini perlu diarahkan pada tahapan penanganan setelah berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
Saleh menilai, masyarakat perlu memperoleh kepastian mengenai status penanganan perkara tersebut, apakah Kejaksaan hanya menerima pelimpahan berkas dari Kepolisian atau mengambil alih penyidikan secara menyeluruh melalui mekanisme internal.
Ia menegaskan, setelah menerima pelimpahan, Kejaksaan berkewajiban menindaklanjuti perkara sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Ia juga menyoroti munculnya surat perintah penyidikan (Sprindik) baru yang diterbitkan Kejaksaan setelah pelimpahan perkara dilakukan.
Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai perkembangan status hukum Febrie Adriansyah yang disebut sempat berstatus saksi setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri.
Belum adanya penjelasan resmi terkait perkembangan penyidikan, termasuk mengenai status penahanan, dinilai berpotensi memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
Saleh mengingatkan agar seluruh tahapan penegakan hukum dilakukan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan keraguan terhadap proses yang sedang berjalan.
