RADAR KUDUS— Iklim kebebasan berpendapat di lingkungan akademis kembali tercoreng oleh aksi represi digital.
Muhammad Rafi Azzamy, seorang mahasiswa program studi Antropologi Universitas Brawijaya (UB) Malang, tengah menjadi sorotan publik setelah mengaku menjadi korban serangan siber terorganisir.
Serangan berupa pembunuhan karakter (character assassination) tersebut dialaminya tak lama setelah ia melayangkan kritik tajam terhadap wacana kebijakan internal kampus mengenai rencana pembangunan Sumbangan Pengembangan Fasilitas Pendidikan (SPFP/SPGG).
Baca Juga: Tegakkan Perda Zonasi, Pemkab Lombok Tengah Tutup Paksa 25 Toko Ritel, 150 Karyawan Terancam PHK
Melalui pernyataan terbuka di akun Instagram pribadinya, Rafi membeberkan bukti-bukti serangan digital yang membanjiri kolom komentarnya.
Uniknya, serangan tersebut tidak datang dalam bentuk perdebatan substansi kebijakan, melainkan intimidasi personal dari ratusan akun bodong (fake accounts) yang diduga bertindak sebagai buzzer.
Akun-akun tersebut secara agresif menyerang latar belakang privasi keluarganya, termasuk menyebarkan narasi bahwa ia hidup dari "keringat Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa lain" lantaran ibunya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Universitas Brawijaya.
Rafi menilai bahwa serangan yang terstruktur ini tidak terjadi secara kebetulan. Muncul dugaan kuat adanya kebocoran data internal atau penyalahgunaan informasi kepegawaian institusi, mengingat para pelaku di media sosial mengetahui secara mendetail profil pekerjaan sang ibu yang berada di bawah naungan birokrasi UB.
Merespons tudingan miring tersebut, Rafi langsung memberikan klarifikasi tegas untuk mematahkan narasi yang dibangun oleh para buzzer.
Ia mengungkapkan fakta bahwa dirinya merupakan salah satu mahasiswa yang membayar UKT Golongan 8, yang notabene merupakan kategori tarif tertinggi di Universitas Brawijaya.
Kendati ibunya telah mengabdi lebih dari 20 tahun di kampus tersebut, Rafi menegaskan dirinya tidak pernah meminta ataupun menerima dispensasi kekeluargaan atau keringanan biaya kuliah sepeser pun.
"Sangat disayangkan ketika kritik objektif terhadap kebijakan fasilitas kampus justru dibalas dengan serangan personal yang menyeret institusi keluarga.
Ini murni bentuk pembunuhan karakter untuk mengalihkan esensi kritik yang saya suarakan," ujar Rafi meluapkan kekecewaannya.
Alih-alih gentar dan menarik kritiknya, tekanan siber ini justru membuat solidaritas mahasiswa serta tekad Rafi semakin solid.
Ia mengaku merasa muak dengan pola-pola penanganan kritik oleh oknum birokrasi yang dinilainya tidak sehat dan tidak mencerminkan nilai-nilai akademis yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat.
Rafi bersumpah tidak akan mundur selangkah pun dan berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu transparansi anggaran serta kebijakan yang memberatkan mahasiswa hingga masa studinya berakhir.
Dukungan moral dari pihak keluarga juga diakui menjadi bahan bakar utama baginya untuk tetap berdiri tegak di garis perlawanan.
"Maju pantang mundur," tulis Rafi dalam takarir unggahannya, mengutip pesan penguat dari sang ayah yang mendukung penuh langkahnya dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pihak birokrasi kampus.
Kasus ini kini memicu gelombang simpati dari berbagai aliansi mahasiswa di Malang yang menuntut pihak rektorat untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan oknum internal dalam kebocoran data pribadi mahasiswa. (*)
Editor : Ghina Nailal Husna