RADAR KUDUS — Sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang sempat ditahan oleh militer Israel akhirnya berhasil dibebaskan dan dievakuasi ke tempat aman.
Para WNI ini merupakan bagian dari ratusan aktivis internasional yang tergabung dalam misi kemanusiaan bergengsi, Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0, yang berlayar dengan tujuan utama menembus blokade laut di Jalur Gaza.
Misi pelayaran kemanusiaan tersebut membawa berton-ton bantuan logistik, bahan pangan, serta pasokan medis darurat yang sangat dibutuhkan oleh warga Gaza yang hingga kini masih hidup di bawah tekanan blokade ketat dan krisis kemanusiaan yang akut.
Baca Juga: Transformasi Tata Kelola Komoditas: Danantara Bersiap Menjadi Pintu Tunggal Ekspor RI Mulai Juni
Namun, sebelum bantuan tersebut sampai ke tangan yang berhak, kapal rombongan aktivis tersebut dicegat di perairan internasional oleh otoritas keamanan Israel, yang berujung pada penahanan para sukarelawan.
Kesaksian di Balik Jeruji: Tekanan Fisik yang Melemahkan
Pasca-pembebasan, salah satu aktivis kemanusiaan asal Indonesia membagikan kesaksian pilu dan pengalaman traumatisnya selama berada di dalam pusat penahanan militer Israel.
Ia memaparkan betapa keras dan tidak manusiawainya perlakuan yang mereka terima dari para tentara penjaga.
Selama interogasi dan penahanan, para aktivis ditempatkan dalam kondisi yang sangat menekan.
Saksi hidup tersebut mengungkapkan bahwa dirinya menerima perlakuan fisik yang sangat keras hingga membuat kondisi kesehatannya merosot tajam.
"Kondisi di sana sangat menekan. Akibat perlakuan keras dan pembatasan ruang gerak yang ekstrem dari tentara Israel, peredaran darah saya terasa sama sekali tidak lancar, tubuh melemah, hingga hampir membuat saya tidak sadarkan diri atau pingsan," ujar salah satu WNI saat menceritakan kembali momen-momen mencekam tersebut.
Sorotan Dunia Terhadap Pelanggaran Hak Aktivis Kemanusiaan
Kesaksian dari WNI ini langsung menambah daftar panjang kecaman global terhadap tindakan aparat dan militer Israel.
Banyak pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia internasional, menilai tindakan penahanan dan kekerasan terhadap relawan medis serta logistik merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional.
Baca Juga: Strategi Penguatan Sektor Kreatif: Usulan Program 1.000 Bioskop Desa Menggunakan Dana APBN
Global Sumud Flotilla sendiri dirancang sebagai gerakan solidaritas global yang damai. Kehadiran ratusan aktivis dari berbagai belahan dunia—termasuk delegasi dari Indonesia—seharusnya mendapatkan perlindungan sebagai elemen penolong di wilayah konflik, bukan justru diperlakukan sebagai ancaman keamanan nasional.
Kini, kesembilan WNI tersebut tengah menjalani proses pemulihan fisik dan psikologis di bawah pemantauan ketat otoritas diplomatik terkait.
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, terus menegaskan komitmennya untuk memastikan keselamatan seluruh warganya di luar negeri sekaligus mengecam segala bentuk kekerasan yang mencederai misi-misi kemanusiaan internasional di Palestina. (*)